Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga disebut menerima suap Rp70juta.
Pencarian bukti lain lewat penggeledahan dan penyitaan masih dimungkinkan setelah proses evaluasi.
Belum ada kepastian apakah KPK akan menyegel atau menggeledah ruang di DPP PDIP terkait dengan kasus suap Wahyu Setiawan.
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
Saat menjelang sebulan pemimpin baru KPK berkantor di Kuningan, lembaga antirasuah ini komit melakukan penindakan dibarengi upaya pencegahan.
Firli Bahuri menegaskan KPK tidak kendur dengan adanya pimpinan baru. Ia menyampaikan bukti, bahwa selama masa kepemimpinannya, KPK juga tidak mengurangi upaya penindakan.
"Jika KPK gagal menghadapi serangan balik dari partai politik, maka institusi taruhannya, bukan pimpinan baru KPK," kata pakar hukum pidana Mudzakir
Ketua KPK Firli Bahuri sudah menandatangani surat terkait dengan permintaan bantuan pencarian dengan aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Idham menyebut pihaknya akan menggandeng Interpol untuk melacak keberadaan Harun di luar negeri.
Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu juga mengungkapkan jika PDIP berkukuh mengambil langkah hukum, maka mekanisme yang tepat adalah lewat praperadilan.
KPU tengah berbenah terkait penguatan internal di KPU, salah satunya adalah meningkatkan level struktural dari Inspektorat Jendral.
Adapun, terkait pengganti Wahyu Setiawan, pihak istana masih akan mendiskusikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada.
DKPP mengingatkan Ketua dan Anggota KPU RI untuk mengefektifkan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019.
Tim Hukum PDIP sebaiknya menunggu proses hukum perkara eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga tuntas. Pasalnya penanganannya dalam tahap penyidikan tim KPK.
Petugas resepsionis pun mendapatkan jawaban dari sekretaris dewas KPK bahwa memang belum ada janji untuk bertemu.
DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu, yaitu Bawaslu, untuk seluruhnya. Presiden Joko Widodo harus menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menerima audiensi tim hukum DPP PDIP yakni I Wayan Sudirta serta tim lawyer DPP PDIP Teguh Samudera, di Kantor KPU
Diharapkan, kasus dugaan suap yang menimpa Wahyu Setiawan bisa selesai sebelum Pilkada 2020. Masalah ini tak boleh menodai pesta demokrasi di daerah-daerah.
Diputusnya perkara ini dengan cepat karena DKPP "concern" terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
Adapun sprinlidik itu terkait kasus suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved