Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPR RI mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR dan Ketua DPRD Muara Enim. Hal itu menunjukan pemberantasan rasuah terus berjalan di tengah pandemi virus korona dan tanpa hingar-bingar.
"Iya, makanya percayakan saja pada KPK untuk bekerja. Saat ini giat-giat pemberantasan korupsi dilakukan sangat efektif, begitu cermat, tidak gaduh dan berkepastian," kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Senin (27/4).
Penangkapan dua pejabat tersebut terjadi pada Minggu (26/4) pagi, tepatnya pukul 07:00 WIB di rumah masing-masing di Palembang.
Baca juga: KPK Ringkus Dua Tersangka Hasil OTT
Menurut Arteria, KPK periode saat ini merupakan role model layaknya suatu lembaga pemberantasan korupsi bekerja.
"Kan terbukti, giat-giat pemberantasan korupsi tidak berkurang sedikit pun walaupun pada masa pandemi covid-19. Ini tidak menyurutkan semangat KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi," urainya.
Ia mengapresiasi kerja pimpinan KPK saat ini yang berani tampil tidak populer sehingga penegakan hukumnya tidak gaduh, berkepastian, dan dapat diterima pelaku tindak pidana sekali pun.
"Harusnya terus didukung penuh, apalagi giat-giat pencegahannya sudah dirasakan kehadirannya saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi OTT pertama di eranya ini. Eks Kadis PUPR Ramlan Suryadi (RS) dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya.
"(OTT) Minggu 26 april 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang. Kita komitmen melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," pungkasnya. (OL-1)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved