Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR dan Ketua DPRD Muara Enim. Hal itu menunjukan pemberantasan rasuah terus berjalan di tengah pandemi virus korona dan tanpa hingar-bingar.
"Iya, makanya percayakan saja pada KPK untuk bekerja. Saat ini giat-giat pemberantasan korupsi dilakukan sangat efektif, begitu cermat, tidak gaduh dan berkepastian," kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Senin (27/4).
Penangkapan dua pejabat tersebut terjadi pada Minggu (26/4) pagi, tepatnya pukul 07:00 WIB di rumah masing-masing di Palembang.
Baca juga: KPK Ringkus Dua Tersangka Hasil OTT
Menurut Arteria, KPK periode saat ini merupakan role model layaknya suatu lembaga pemberantasan korupsi bekerja.
"Kan terbukti, giat-giat pemberantasan korupsi tidak berkurang sedikit pun walaupun pada masa pandemi covid-19. Ini tidak menyurutkan semangat KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi," urainya.
Ia mengapresiasi kerja pimpinan KPK saat ini yang berani tampil tidak populer sehingga penegakan hukumnya tidak gaduh, berkepastian, dan dapat diterima pelaku tindak pidana sekali pun.
"Harusnya terus didukung penuh, apalagi giat-giat pencegahannya sudah dirasakan kehadirannya saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi OTT pertama di eranya ini. Eks Kadis PUPR Ramlan Suryadi (RS) dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya.
"(OTT) Minggu 26 april 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang. Kita komitmen melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," pungkasnya. (OL-1)
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
KPK periksa mantan MenBUMN Rini Soemarno terkait dugaan korupsi kerja sama jual beli gas PGN-IAE, kerugian negara capai 15 juta USD.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mempertanyakan validitas capaian target investasi nasional yang disampaikan pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved