Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaaku kepercayaan publik terhadap lembaganya sempat menurun akibat kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Komisioner KPI Wahyu Setiawan.
“Ada di beberapa Media yang melakukan survei terhadap KPU masih cukup tinggi, kalau dulu kepercayaannya itu 80 persen, yang terakhir saya baca itu menurun tapi masih diatas 70 persen,” ungkap Arief, Selasa (18/2) di Jakarta.
Meski demikian, Arief menegaskan jajarannya tetap profesional dalam menjalankan tugas kepemiliuan. Pilkada serentak 2020 pun akan dijadikan sebagai momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU.
Baca juga : Nasib Gibran sebagai Calon Wali Kota Ditentukan Pekan Depan
“Penting disampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang terjadi di KPU kemarin tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU, artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tidak terpengaruh karena ada tekanan, intervensi, bahkan mungkin karena adanya gratifikasi,” bebernya.
Selain itu, Arief terus mengingatkan seluruh anggota KPU di setiap daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan tugasnya di Pilkada 2020.
“Saya mengingatkan kepada mereka bahwa KPU adalah lebaga nasional yang mandiri, prinsip itu harus tetap dijaga. Lembaga ini sudah dibangun terukur dan tertata rapi, sesuai dengan sistem yang dibangun dengan baik,” pungkasnya. (OL-7)
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved