Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaaku kepercayaan publik terhadap lembaganya sempat menurun akibat kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Komisioner KPI Wahyu Setiawan.
“Ada di beberapa Media yang melakukan survei terhadap KPU masih cukup tinggi, kalau dulu kepercayaannya itu 80 persen, yang terakhir saya baca itu menurun tapi masih diatas 70 persen,” ungkap Arief, Selasa (18/2) di Jakarta.
Meski demikian, Arief menegaskan jajarannya tetap profesional dalam menjalankan tugas kepemiliuan. Pilkada serentak 2020 pun akan dijadikan sebagai momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU.
Baca juga : Nasib Gibran sebagai Calon Wali Kota Ditentukan Pekan Depan
“Penting disampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang terjadi di KPU kemarin tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU, artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tidak terpengaruh karena ada tekanan, intervensi, bahkan mungkin karena adanya gratifikasi,” bebernya.
Selain itu, Arief terus mengingatkan seluruh anggota KPU di setiap daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan tugasnya di Pilkada 2020.
“Saya mengingatkan kepada mereka bahwa KPU adalah lebaga nasional yang mandiri, prinsip itu harus tetap dijaga. Lembaga ini sudah dibangun terukur dan tertata rapi, sesuai dengan sistem yang dibangun dengan baik,” pungkasnya. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Meski pengetahuan tinggi, sikap menghindari orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) juga sangat tinggi.
AKADEMISI Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Firdaus Syam, mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi jadi matahari baru dalam Pilpres 2029.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved