Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaaku kepercayaan publik terhadap lembaganya sempat menurun akibat kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Komisioner KPI Wahyu Setiawan.
“Ada di beberapa Media yang melakukan survei terhadap KPU masih cukup tinggi, kalau dulu kepercayaannya itu 80 persen, yang terakhir saya baca itu menurun tapi masih diatas 70 persen,” ungkap Arief, Selasa (18/2) di Jakarta.
Meski demikian, Arief menegaskan jajarannya tetap profesional dalam menjalankan tugas kepemiliuan. Pilkada serentak 2020 pun akan dijadikan sebagai momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU.
Baca juga : Nasib Gibran sebagai Calon Wali Kota Ditentukan Pekan Depan
“Penting disampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang terjadi di KPU kemarin tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU, artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tidak terpengaruh karena ada tekanan, intervensi, bahkan mungkin karena adanya gratifikasi,” bebernya.
Selain itu, Arief terus mengingatkan seluruh anggota KPU di setiap daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan tugasnya di Pilkada 2020.
“Saya mengingatkan kepada mereka bahwa KPU adalah lebaga nasional yang mandiri, prinsip itu harus tetap dijaga. Lembaga ini sudah dibangun terukur dan tertata rapi, sesuai dengan sistem yang dibangun dengan baik,” pungkasnya. (OL-7)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved