Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaaku kepercayaan publik terhadap lembaganya sempat menurun akibat kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Komisioner KPI Wahyu Setiawan.
“Ada di beberapa Media yang melakukan survei terhadap KPU masih cukup tinggi, kalau dulu kepercayaannya itu 80 persen, yang terakhir saya baca itu menurun tapi masih diatas 70 persen,” ungkap Arief, Selasa (18/2) di Jakarta.
Meski demikian, Arief menegaskan jajarannya tetap profesional dalam menjalankan tugas kepemiliuan. Pilkada serentak 2020 pun akan dijadikan sebagai momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU.
Baca juga : Nasib Gibran sebagai Calon Wali Kota Ditentukan Pekan Depan
“Penting disampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang terjadi di KPU kemarin tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU, artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tidak terpengaruh karena ada tekanan, intervensi, bahkan mungkin karena adanya gratifikasi,” bebernya.
Selain itu, Arief terus mengingatkan seluruh anggota KPU di setiap daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan tugasnya di Pilkada 2020.
“Saya mengingatkan kepada mereka bahwa KPU adalah lebaga nasional yang mandiri, prinsip itu harus tetap dijaga. Lembaga ini sudah dibangun terukur dan tertata rapi, sesuai dengan sistem yang dibangun dengan baik,” pungkasnya. (OL-7)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved