Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPK Firli Bahuri menegaskan KPK tidak kendur dengan adanya pimpinan baru. Ia menyampaikan bukti, bahwa selama masa kepemimpinannya, KPK juga tidak mengurangi upaya penindakan.
"Tentu kami sampai pada hari ini sudah berjalan kurang lebih, efektifnya 3 Minggu. Fokus kita sebagaimana saya sampaikan yaitu pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Fokus kedua adalah kita tidak sedikitpun mengurangi tindakan dalam rangka penegakan hukum," terang Firli di Gedung KPK (17/1).
Ia memperkuat pernyataannya dengan bukti beberapa kasus yang diungkap dan ditindak dalam kurun 3 Minggu, sejak kepemimpinannya di KPK.
"Selama tiga minggu ini mungkin kawan-kawan sudah mengikuti berapa orang yang sudah kita lakukan penahanan, berapa orang juga sudah dilakukan pencarian," tegasnya.
Firli juga mengatakan pihaknya akan maju terus dalam memberantas korupsi. Ia menyatakan ada beberapa kasus yang tengah ditangani KPK, meski ia tidak menyebut kasus apa saja .
"Juga kita tidak berhenti sampai di sini karena masih ada perkara-perkara tindak pidana korupsi khususnya yang kita kenal dengan case building," tandasnya.
Ia juga mengatakan bahwa 5 pimpinan KPK masih berada dalam satu garis semangat dan tekad dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"5 pimpinan memiliki tekad dan semangat yang sama yaitu melakukan pemberantasan korupsi khususnya yang merugikan keuangan negara," ujarnya.
Menurutnya, fokus KPK ke depan tidak hanya pada wilayah penindakan, melainkan juga pada upaya pengembalian aset negara dan penyelamatan keuangan negara.
"Sehingga nanti ke depan, penanganan korupsi itu tidak hanya sekedar memenjarakan orang. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga dimaksudkan untuk pengembalian kerugian negara. Khususnya nanti adalah aset recovery dan juga kita ingin menyelematkan keuangan negara kita," tandasnya.(OL-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved