Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA KPK Firli Bahuri meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi yang berguna dalam upaya pencarian tersangka Harun Masiku yang terlibat kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tolong kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka," terang Firli usai silaturahmi dengan awak media di Gedung KPK (20/1).
Menurut Firli, KPK sudah melakukan banyak hal untuk menemukan Harun. Bahkan, ia mengklaim sampai hari ini KPK masih terus berusaha bekerja keras untuk melakukan penangkapan.
"Kita sudah menerbitkan surat penangkapan, surat permintaan bantuan pada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah kita layangkan," tegasnya.
Baca juga : Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditangkap KPK di Pesawat
Firli juga mengimbau agar Harun bersikap kooperatif dalam kasus tersebut.
"Saya imbau kepada tersangka saudara HM berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini karena sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa mantan calon legislatif PDIP tersebut sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).
Firli juga merespons dugaan posisi Harun yang dikabarkan sudah berada di Indonesia setelah sebelumnya ke luar negeri.
"Kita akan telusuri, kita akan terima apapun informasinya. Dan tentu kita akan lakukan cross check atas kebenaran seluruh informasi," sambungnya. (Zuq/OL-09)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved