Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPK Firli Bahuri meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi yang berguna dalam upaya pencarian tersangka Harun Masiku yang terlibat kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tolong kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka," terang Firli usai silaturahmi dengan awak media di Gedung KPK (20/1).
Menurut Firli, KPK sudah melakukan banyak hal untuk menemukan Harun. Bahkan, ia mengklaim sampai hari ini KPK masih terus berusaha bekerja keras untuk melakukan penangkapan.
"Kita sudah menerbitkan surat penangkapan, surat permintaan bantuan pada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah kita layangkan," tegasnya.
Baca juga : Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditangkap KPK di Pesawat
Firli juga mengimbau agar Harun bersikap kooperatif dalam kasus tersebut.
"Saya imbau kepada tersangka saudara HM berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini karena sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa mantan calon legislatif PDIP tersebut sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).
Firli juga merespons dugaan posisi Harun yang dikabarkan sudah berada di Indonesia setelah sebelumnya ke luar negeri.
"Kita akan telusuri, kita akan terima apapun informasinya. Dan tentu kita akan lakukan cross check atas kebenaran seluruh informasi," sambungnya. (Zuq/OL-09)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved