Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA KPK Firli Bahuri meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi yang berguna dalam upaya pencarian tersangka Harun Masiku yang terlibat kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tolong kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka," terang Firli usai silaturahmi dengan awak media di Gedung KPK (20/1).
Menurut Firli, KPK sudah melakukan banyak hal untuk menemukan Harun. Bahkan, ia mengklaim sampai hari ini KPK masih terus berusaha bekerja keras untuk melakukan penangkapan.
"Kita sudah menerbitkan surat penangkapan, surat permintaan bantuan pada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah kita layangkan," tegasnya.
Baca juga : Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditangkap KPK di Pesawat
Firli juga mengimbau agar Harun bersikap kooperatif dalam kasus tersebut.
"Saya imbau kepada tersangka saudara HM berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini karena sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa mantan calon legislatif PDIP tersebut sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).
Firli juga merespons dugaan posisi Harun yang dikabarkan sudah berada di Indonesia setelah sebelumnya ke luar negeri.
"Kita akan telusuri, kita akan terima apapun informasinya. Dan tentu kita akan lakukan cross check atas kebenaran seluruh informasi," sambungnya. (Zuq/OL-09)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved