Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Abi Rekso mengapresiasi pelaporan masyarakat kepada Ombudsman terkait isu rangkap jabatan karena itu memang menjadi tanggung jawab Ombudsman.
"Pertama, ini membuktikan selama ini biaya rapid test itu harganya gila-gilaan dan sudah menjadi komoditas dagang. Kenyataannya ini bisa ditekan menjadi Rp150 ribu," kata Alvin
"Dari 107 orang peserta seleksi kualitas online pemilihan calon anggota Komisi Yudisial, yang dinyatakan lulus sebanyak 55 orang," ungkap Ketua Panitia Seleksi Maruarar Siahaan
Ia mengatakan, rangkap jabatan komisaris di BUMN dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik
"Kami sudah berkoordinasi dengan Ombudsman sebelumnya, dan akan terus membuka jalur komunikasi untuk saran-saran dan rekomendasi perbaikan program Kartu Prakerja."
Hal itu karena berdasarkan tes usap (swab test) beberapa pedagang pasar diketahui positif Covid-19.
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan maladministrasi."
Harus ada tindakan yang tegas agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengubah sistem pendaftaran melalui Jalur Zonasi menggunakan usia tertua ke usia termuda sebagai proritas utama.
Problem yang selalu muncul dalam pelaksanaan zonasi sejak 2017 ialah persebaran sekolah yang tidak merata dan infrastruktur kurang memadai. Pemerintah harus memastikan pemerataan kuantitas
Ombudsman RI menemukan indikasi rangkap jabatan yang dilakukan 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN dan 167 orang melakukan hal yang sama pada anak perusahaan.
Anggota Ombudsman Laode Ida menginginkan institusi lain dapat mencontoh metode layanan One to Many dengan tetap menjaga physical distancing di saat pandemi Covid-19.
Ombudsman RI sedang mendalami kemungkinan adanya maladministrasi terkait penunjukkan sejumlah jenderal polisi dan TNI aktif oleh Menteri BUMN
Ombudsman menemukan adanya potensi malaadministrasi, yaitu penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan.
Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi yakni penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan virtual tersebut.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus masa transisi fase 1 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi kelonggaran secara bertahap pada bidang ekonomi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) secara mendadak.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho berpendapat selama masa transisi PSBB, kebijakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) tetap perlu dihadirkan.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Teguh juga menyoroti keluhan warga yang hampir 2 bulan menerapkan kebijakan work form home afau bekerja dari rumah.
Pengawasan dan pembuatan fasilitas social distancing serta protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional, sejak PSBB 1 sampai PSBB 3 tidak tersentuh sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved