Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus masa transisi fase 1 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi kelonggaran secara bertahap pada bidang ekonomi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) secara mendadak.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho berpendapat selama masa transisi PSBB, kebijakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) tetap perlu dihadirkan.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Teguh juga menyoroti keluhan warga yang hampir 2 bulan menerapkan kebijakan work form home afau bekerja dari rumah.
Pengawasan dan pembuatan fasilitas social distancing serta protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional, sejak PSBB 1 sampai PSBB 3 tidak tersentuh sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta.
Laporan yang masuk terkait layanan SIKM diantaranya gangguan pada server karena proses maintenance, jawaban email yang lambat, dan call centre yang sibuk.
Kondisi pandemi covid-19 berpotensi menjadi penyebab terjadi maladministrastif saat dilaksanakan Pilkada 2020.
Tenaga medis dinilai sudah berada pada titik terendah karena kelelahan bekerja. Jika warga tidak acuh saat penerapan new normal, beban kerja tenaga medis akan semakin parah.
Lemvbaga pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatra Selatan menyelidiki pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan di RSUD Ogan Ilir. Pihaknya akan memanggil sejumlah pihak.
Ombudsman menilai masifnya ratusan ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari laporan Jasa Marga disebabkan kurangnya efektivitas pengawasan yang ketat oleh petugas di check point.
"Ini masalah inkonsistensi kebijakan pusat yang melarang mudik, tapi memberi kelonggaran transportasi publik dibuka kembali. Dampaknya masyarakat merasa mereka berhak juga untuk mudik."
Sejak 10 April hingga hari ini, warga DKI diminta untuk tetap di rumah selama PSBB. Namun, menjelang lebaran, warga terlihat berkerumun di pasar atau tempat lainnya
Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta,Teguh P Nugroho, banyak pihak yang tidak berkepentingan termasuk terduga calo yang membantu para calon penumpang untuk lolos proses pemeriksaan.
Yang terakhir menjadi viral di media sosial adalah pelatihan instal windows 10 seharga Rp260 ribu.
Pemprov DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan DPRD agar menjadikan Pergub Nomor 41 Tahun 2020, dijadikan perda.
Secara substansi, Pergub ini sudah sangat komprehensif karena memuat sanksi bukan saja bagi pelaku individual tapi juga perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan PSBB.
“Kami melihat potensi tindakan maladministrasi Pemprov DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada pasien,"
Tidak adanya kebijakan untuk memberi jarak antara satu tempat jualan dengan lain, membuat warga masih berkerumun di pasar selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Minggu ketiga, ekonomi warga sudah semakin memburuk, tanpa bansos sebagai kompensasi, kondisi ekonomi warga semakin berat," kata Teguh
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved