Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Laporan yang masuk terkait layanan SIKM diantaranya gangguan pada server karena proses maintenance, jawaban email yang lambat, dan call centre yang sibuk.
Kondisi pandemi covid-19 berpotensi menjadi penyebab terjadi maladministrastif saat dilaksanakan Pilkada 2020.
Tenaga medis dinilai sudah berada pada titik terendah karena kelelahan bekerja. Jika warga tidak acuh saat penerapan new normal, beban kerja tenaga medis akan semakin parah.
Lemvbaga pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatra Selatan menyelidiki pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan di RSUD Ogan Ilir. Pihaknya akan memanggil sejumlah pihak.
Ombudsman menilai masifnya ratusan ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari laporan Jasa Marga disebabkan kurangnya efektivitas pengawasan yang ketat oleh petugas di check point.
"Ini masalah inkonsistensi kebijakan pusat yang melarang mudik, tapi memberi kelonggaran transportasi publik dibuka kembali. Dampaknya masyarakat merasa mereka berhak juga untuk mudik."
Sejak 10 April hingga hari ini, warga DKI diminta untuk tetap di rumah selama PSBB. Namun, menjelang lebaran, warga terlihat berkerumun di pasar atau tempat lainnya
Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta,Teguh P Nugroho, banyak pihak yang tidak berkepentingan termasuk terduga calo yang membantu para calon penumpang untuk lolos proses pemeriksaan.
Yang terakhir menjadi viral di media sosial adalah pelatihan instal windows 10 seharga Rp260 ribu.
Pemprov DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan DPRD agar menjadikan Pergub Nomor 41 Tahun 2020, dijadikan perda.
Secara substansi, Pergub ini sudah sangat komprehensif karena memuat sanksi bukan saja bagi pelaku individual tapi juga perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan PSBB.
“Kami melihat potensi tindakan maladministrasi Pemprov DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada pasien,"
Tidak adanya kebijakan untuk memberi jarak antara satu tempat jualan dengan lain, membuat warga masih berkerumun di pasar selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Minggu ketiga, ekonomi warga sudah semakin memburuk, tanpa bansos sebagai kompensasi, kondisi ekonomi warga semakin berat," kata Teguh
Ombudsman Jakarta Raya menemukan adanya syarat tambahan untuk melakukan rapid test bagi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit untuk penyakit non-covid-19.
Meski kasus positif covid-19 di Jakarta menurun, hal tersebut tidak menjadi cerminan PSBB telah berhasil.
Saat PSBB diperpanjang, Pemprov DKI malah menunda pencairan bansos dengan alasan sedang memperbaiki data. Bansos tahap kedua baru akan dibagikan menjelang Lebaran.
Ombudsman juga mendapati laporan penolakan RS swasta terhadap pasien yang menjalani rawat inap namun tidak mampu melakukan tes swab PCR karena ketiadaan biaya.
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menerima 25 laporan masalah terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 yang berlangsung pada 10 April hingga 23 April.
WALI Kota Depok Idris Abdul Shomad diingatlkan untuk fokus kepada percepatan penanganan virus korona atau covid-19, jangan memikirkan kekuasaan saja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved