Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KENDATI Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Ombudsman Perwakilan DKI menyatakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021, sudah lebih baik dan tidak menyalahi aturan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta semua pihak meninjau kembali kebijakan yang dikeluhkan banyak orangtua siswa, bahkan menjadi polemik tahunan.
Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Simamora dalam keterangan resminya, kemarin, mengatakan pihaknya mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB 2020/2021.
“Sebabnya, bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Selain itu, LBH juga meminta Pemprov DKI menjadwal ulang proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya, sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Menurut Nelson, problem yang selalu muncul dalam pelaksanaan zonasi sejak 2017 ialah persebaran sekolah yang tidak merata dan infrastruktur kurang memadai. Oleh sebab itu, LBH Jakarta meminta pemerintah agar memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta tenaga pengajar.
“Tanpa disertai upaya itu, tujuan sistem zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. Peserta didik dan orangtua murid juga akan merasakan sistem yang tidak adil,” ujarnya.
Secara terpisah Plt Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan PPDB 2020/2021, namun pihaknya menilai secara umum sudah berjalan semakin baik.
Terkait kasus PPDB di DKI Jakarta soal usia yang menimbulkan keresahan para orangtua, lanjutnya, Kemendikbud sudah menerima laporan dan solusi yang ditawarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yakni menambah jumlah kursi perkelas atau per rombongan belajar di setiap sekolah.
“Usulan solusi KPAI sudah kami sampaikan ke Disdik. Saat ini kami menunggu tanggapan Pemprov DKI Jakarta atas berbagai usulan tersebut,” paparnya.
Tambah sekolah negeri
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta ke depan Pemprov DKI harus menambah kapasitas seko- lah negeri, mengingat jumlah penduduk Jakarta yang luar biasa banyak.
“DPRD terus memantau dan mengawasi perkembangan PPDB 2020 DKI. Saya setuju apabila seleksi zonasi dengan jarak harus diprioritaskan dulu ketimbang syarat usia,” tambahnya.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan warga soal PPDB DKI Jakarta, baik secara hotline maupun pengecekan langsung di sekolah-sekolah.
Ia menilai Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
“Tahun ini para orangtua yang punya anak dengan prestasi akademik lebih khawatir anaknya tersingkir karena ada penyaringan usia di zonasi,” jelas Teguh. (Bay/Ins/X-7)
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Memasuki siang hari, sebagian besar Jakarta mulai turun hujan kecuali Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan turun hujan disertai petir.
Kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
RENCANA pemberlakuan Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin masih digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Yanuar Jak menjelaskan, terkait topik paling hangat di kalangan RS saat ini, yaitu klasifikasi RS berbasis kompetensi, pihaknya aktif melakukan edukasi dan pelatihan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
NUO memahami pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved