Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
OMBUDSMAN menilai kelemahan paling menonjol yang perlu diperbaiki pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Ibu kota ialah fasilitas pembatas social distancing dan pemberlakuan protokol kesehatan, khususnya dipasar-pasar tradisional.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho menilai pengawasan dan pembuatan fasilitas social distancing serta protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional, sejak PSBB 1 sampai PSBB 3 tidak tersentuh sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Teguh, di supermarket telah membuat pengaturan warga saat berbelanja termasuk membuat fasilitas garis social distancing di fasilitas perbelanjaan mereka, namun di Pasar Tradisional yang berada di bawah PD Pasar Jaya hal itu belum terjadi.
“PD Pasar Jaya tidaklah terlalu miskin kalau hanya membuat garis-garis pembatas social distancing, melakukan pengawasan ketertiban pelaksanaan social distancing dengan mengerahkan tenaga keamanan mereka dan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan di pasar-pasar tersebut,” ujar Teguh dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (5/6).
Baca juga: Selama Masa PSBB, Dinsos Tampung 1.878 PPKS
Dengan jumlah warga yang dipastikan akan meningkat aktifitasnya selama masa PSBB Transisi, potensi Pasar Tradisional sebagai media transmisi klaster baru Covid-19 akan meningkat.
“Termasuk kewajiban bagi PD Pasar Jaya untuk melakukan test secara berkala di pasar-pasar tradisional untuk memastikan standar pengawasan penyebaran Covid di pasar tradisional diberlakukan dengan benar,” ungkap Teguh.
Hal yang sama juga harus berlaku di lokasi-lokasi binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Serta Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta,taman-taman, dan pusat-pusat keramaian.
Teguh mengatakan, lokasi- lokasi PKL, taman, dan pusat-pusat keramaian publik sudah harus dilengkapi dengan garis-garis pembatas social distancing dan penyediaan alat-alat protokol kesehatan sebelum dibuka secara bertahap sebagai salah satu prasyarat pembukaan fasilitas tersebut. (A-2)
Penjualan masker dengan harga Rp300 ribu juga mengingkari komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menomorsatukan keselamatan warga dalam penanganan infeksi virus korona.
YLKI mengkritik langkah PD Pasar Jaya yang menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kotak. Apalagi, banyak masyarakat membutuhkan masker di tengah wabah virus korona.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengkritisi langkah PD Pasar Jaya yang menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kota. Ada dugaan PD Pasar Jaya sengaja menimbun masker.
Direktur PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan, pihaknya melakukan pencegahan dan penyebaran virus corona (Covid-19) di 155 pasar wilayah Jakarta.
Dalam sehari, pedagang kain di Pasar Cisalak itu, mengaku biasanya bisa untung hingga Rp250.000 sehari. Sekarang hanya mendapat untung Rp50.000 sehari.
Harga setiap paket sembako yang dibagikan kepada warga miskin senilai Rp149.500 sudah termasuk harga jasa pemaketan dan pengiriman.
Salat digelar untuk masyarakat umum atau sekitar, karena seluruh santri sudah dipulangkan hingga 29 Maret mendatang.
Per 23 Maret, KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya mulai beroperasi dari pukul 06.00 hingg 20.00 wib.
Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera mempersiapkan beberapa skenario, untuk mencegah penularan covid-19.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan untuk tidak menyepelekan penularan virus korona atau covid-19.
Antusiasme warga terhadap operasi pasar murah menyebabkan warga tidak menjaga jarak aman atau social distancing sehingga untuk sementara operasi pasar murah ditunda
Patroli itu melibatkan 250 personel gabungan dari 4 direktorat Polda Metro Jaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved