Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DIREKTUR Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky, menanggapi perihal pelaporan program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Manajemen Kartu Prakerja akan selalu terbuka terkait masukan dan rekomendasi perbaikan program tersebut. Selain itu, dirinya mengaku telah membangun koordinasi dengan pihak Ombudsman.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Ombudsman sebelumnya, dan akan terus membuka jalur komunikasi untuk saran-saran dan rekomendasi perbaikan program Kartu Prakerja," kata Panji kepada Media Indonesia, Kamis (2/7).
Baca juga: Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW
Sementara itu, Anggota Ombudsman, Adrinus Meliala, mengatakan instansinya akan melakukan pengecekan administrasi terkait pelaporan tersebut. Setelah selesai dan mendapat lampu hijau dari pimpinan baru akan melakukan pemeriksaan.
"Standar saja, pengecekan administrasi lalu ambil putusan pimpinan. Jika oke, baru pemeriksaan sana sini, Pengecekan administrasi akan memakan waktu selama 7 hari," kata Adrinus.
"Untuk saat ini sebaiknya jangan asumsi apapun karena masih prematur banget. Nanti saja, " singkatnya.
Sebelumnya, ICW melaporkan program Kartu Prakerja yang dinilai maladministrasi, pelaporan sendiri dilakukan pada pukul 12.00 WIB. ICW melihat sedikitnya ada 6 masalah yang ada di program kartu prakerja yakni, penempatan program tersebut tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan. Ketiga, perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan sebelum terbitnya Permenko 3/2020.
Keempat, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kelima, potensi konflik kepentingan platform digital. Dan terakhir, pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. (A-2)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Prakerja 2025 dibuka! Pelajari cara daftar Kartu Prakerja terbaru, syarat, dan dapatkan pelatihan GRATIS. Klik sekarang untuk panduan lengkap dan lolos seleksi!
Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2036.
BPK menemukan peserta kartu prakerja tidak penuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023.
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved