Menuju Negara Maju dengan Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja Skala Besar

INDONESIA sedang bertransformasi menuju negara maju, namun masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Program unggulan pemerintah haruslah yang mampu menyerap penerima manfaat dalam skala besar dan cepat. Tanpa skala, mengejar waktu tersisa untuk mengambil keuntungan dari bonus demografi di 2036 akan menjadi sangat berat. Jumlah tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi harus terus bertambah jumlahnya untuk modalitas mewujudkan Indonesia Emas.  

Indonesia bertujuan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, memanfaatkan demografi yang menguntungkan dan tenaga kerja yang besar. Modal manusia adalah aset nasional yang kritis. 

Indonesia memiliki 280 juta penduduk, di mana 152 juta jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sekitar 144 juta yang sudah bekerja, upah/gaji buruh/pekerja/karyawan hanya mencapai Rp3,27 juta per bulan (2024, BPS). 

Baca juga : Kondisi Kesehatan Prabowo Dibocorkan Anwar Ibrahim

Bila memiliki tanggungan keluarga maka pendapatan ini menjadi sangat minim untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak memiliki daya tahan yang cukup atau bisa dikatakan rentan menjadi miskin bila terkena guncangan ekonomi tiba-tiba. Pekerja kita tidak sedang baik-baik saja. 

Selain itu, 7,47 juta orang menganggur di Indonesia dan tingkat nasional penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan cukup tinggi yaitu 22,25%. Lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah, yang menyebabkan banyak pengangguran tersembunyi. 

Pemerintah perlu fokus pada pengembangan keterampilan, karena 90% tenaga kerja tidak memiliki pelatihan yang memadai, yang mempengaruhi produktivitas (gaji/penghasilan). 

Baca juga : Kronologi Penangkapan Dalang Laboratorium Narkoba Bali di Thailand

Indonesia dapat mewujudkan tujuan menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045 apabila bijak dalam mengakomodasi bonus demografi. Untuk mencapai hal ini diperlukan program nasional yang mampu secara efektif memanfaatkan modal manusia dan karakteristik penduduk Indonesia, dengan menyadari bahwa investasi dalam sumber daya manusia merupakan komponen yang tak tergantikan. Ini bukan tugas yang mudah. Program yang mampu menjawab tantangan sekaligus peluang dari perubahan dunia kerja yang begitu cepat. 

Pemerintah harus mencari strategi untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan melalui program pengembangan keterampilan. ILO mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara  tahun 2023. Tidak banyak perusahaan mau melatih karyawan demikian juga para pekerja belum menganggap berlatih sebagai prioritas padahal data LinkedIn menunjukkan bahwa 41% skill yang dibutuhkan perusahaan akan berubah selama kurun waktu 2015-2025. Kesenjangan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita akan semakin melebar dengan tuntutan pasar kerja. 

Program Kartu Prakerja, yang diluncurkan pada tahun 2020 bisa dianggap sebagai salah satu program yang konsisten berupaya melakukan pemanfaatan modal manusia yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta menyoroti pentingnya pelatihan berkualitas dan kemitraan pemerintah-swasta yang terarah. Program ini terbuka untuk warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun yang tidak terdaftar dalam pendidikan formal, sedang mencari kerja atau di-PHK atau membutuhkan keterampilan untuk pekerjaan lebih baik. 

Baca juga : Warga Ukraina Jadi Dedengkot Lab Narkoba di Bali Terancam Hukuman Mati

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan pengembangan kewirausahaan tenaga kerja Indonesia. Setelah mendaftar mandiri dan terpilih untuk menjadi penerima manfaat, peserta program diberikan beasiswa untuk bebas membeli kursus pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapatkan insentif pasca pelatihan. Insentif ini bisa digunakan peserta untuk mengganti paket data, transportasi ke lokasi pelatihan luring dan bisa membeli pelatihan lain yang ada diluar ekosistem program.

Inisiatif pengembangan keterampilan berskala besar ini berhasil menjangkau lebih dari 5 juta orang pada tahun pertama saja, mencakup semua kabupaten dan kota di seluruh provinsi di Indonesia meskipun terdapat gangguan yang disebabkan pandemi COVID-19. Terkini, 18,9 juta penerima sudah dijangkau melalui pelatihan online dan offline yang tersedia dalam ekosistem program. 

Program ini mencapai pertumbuhan cepat berkat skema kemitraan multi-pemangku kepentingan, di mana entitas swasta dan pemerintah berkolaborasi dalam penyediaan pelatihan dan mengaktifkan mekanisme pasar pelatihan yang mendorong kemitraan dan bukan hubungan vendor. Pelatihan yang disediakan mitra mesti memenuhi persyaratan utama yakni pemenuhan ambang kualitas tertentu dan mesti relevan dengan kebutuhan pelatihan di sektor industri dan bisnis. Pelatihan dalam ekosistem Prakerja dikurasi dengan merujuk pada perkembangan pasar kerja, seperti yang tertuang dalam Future of Work Report oleh WEF serta insights dan tren dari lowongan kerja di job portals.

Baca juga : Bandar Narkoba yang Ditangkap di Thailand bukan Jaringan Fredy Pratama

Jeli melihat kebutuhan masyarakat, Prakerja meningkatkan keleluasaan berlatih dengan memberikan berbagai pilihan pelatihan di ekosistem dan memiliki jadwal fleksibel. Peserta bisa memilih pelatihan di weekdays, weekend, pagi, siang atau malam. Untuk memudahkan memilih, semua informasi pelatihan tersedia di enam mitra platform digital. 

Penyelenggaraan pelatihan dengan memberikan akses yang lebih luas pada pelatihan yang relevan dan fleksibel ini mirip dengan konsep Continuous Vocational Education and Training (CVET) dan juga Initial Vocational Education and Training (IVET). Ceruk dari CVET dan IVET ini dapat dijawab dengan Program Kartu Prakerja untuk semakin mewujudkan RPJPN 2025-2045 yang mengamanatkan penguatan reskilling dan upskilling serta integrasi soft skills bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi dengan prinsip lifelong learning dan memanfaatkan teknologi. 

Caption Grafik: Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan persentase tenaga kerja yang menerima pelatihan meningkat dari 9,51% pada 2019 sebelum program Kartu Prakerja melesat menjadi 22,41% pada 2024.

Data dari Presisi Indonesia, sebuah lembaga  penelitian yang berbasis di Jakarta, mendukung temuan ini. Lembaga tersebut menemukan bahwa pada tahun 2021, penerima Kartu Prakerja memiliki pendapatan 17-21 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan penerima, yang menunjukkan hasil positif bagi program ini. Penelitian selanjutnya dari Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga positif. 

Sebuah laporan bersama yang diterbitkan pada Juni 2022 menemukan bahwa 96,1 persen penerima puas dengan pelatihan dalam ekosistem program ini. Pengakuan keberhasilan program datang dari UNESCO, UNDP, ADB, dan pemerintah negara-negara lain yang berkunjung atau belajar langsung seperti Kamboja, Thailand, Maroko, Malaysia dan Timor Leste. 

Meskipun aspirasi untuk naik ke jajaran negara berpendapatan tinggi masih jauh, Indonesia harus memastikan bahwa program pemerintah yang ada seperti Kartu Prakerja dapat menyelesaikan masalah dan terintegrasi secara mutual untuk memberikan solusi komprehensif bagi tenaga kerja. 

Waktu memaksimalkan keuntungan dari demografi yang menguntungkan ini sangat terbatas. SUPAS (2015) memperkirakan tahun 2036 menjadi puncak dari bonus demografi setelah berlangsung sejak dari tahun 2012. Kecepatan dan skala tidak bisa dikecualikan sebagai elemen penting dari program pemerintah yang kuat yang bertujuan memanfaatkan tenaga kerja yang besar di Indonesia. Memulai skema program baru bukan tanpa tantangan. Diperlukan waktu untuk menyelaraskan frekuensi kebijakan, desain kelembagaan, dan kerangka operasional di lapangan. (Z-3)