Hanya 0,92 Persen Alokasi Dana untuk Biaya Operasional Kartu Prakerja

DIREKTUR Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyebut bahwa biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.

"Jumlah ini kalau dilihat lebih detil 48 persen dialokasikan untuk belanja IT dan staff IT, dimana belanja teknologi 39,58 persen dari total 0,92 persen tadi," katanya di Jakarta Selatan pada Rabu (15/5).

Belanja teknologi ini, sambung dia, digunakan untuk contact center yang mana Prakerja memiliki hotline gratis secara nonstop, kemudian WhatsApp call dan live chat.

Baca juga : Prakerja Tampil di Markas PBB New York dalam SDG Action Weekend

"Karena peserta Prakerja memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kami stand ready kepada saudara-saudara sekalian di seluruh pelosok tanah air untuk membantu teman-teman agar dapat memanfaatkan program Prakerja," terang dia.

Adapun alasan lain Prakerja menggunakan biaya operasionalnya paling besar ke arah teknologi adalah untuk memudahkan jangkauan para penerima program Prakerja yang berjumlah sampai jutaan orang.

"Skala Prakerja bukanlah ratusan ribu orang, skala Prakerja itu jutaan, jadi kami harus menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat," ungkapnya.

Baca juga : Pemanfaatan BLMS Karier.mu Bantu Jembatani Pendidikan dan Lapangan Kerja

Selain efisien dalam belanja, sebut dia, Prakerja juga masih memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan total Rp263 miliar selama 4 tahun atau sejumlah dengan 35% dari belanja operasi selama 2020-2023.

Ia pun memaparkan bahwa program Prakerja mendapatkan penghargaan Wenhui Award dari UNESCO tahun 2022-2023 sebagai inovasi pendidikan yang terpuji se-Asia Pasifik.

"Ini adalah penghargaan pertama Indonesia sejak kompetisi ini diadakan pada tahun 2020. Selain itu, Prakerja juga telah diadaptasi oleh negara tetangga yakni Kamboja sudah dirilis oleh prime minister pada bulan November tahun lalu dan juga dipelajari oleh pemerintah Thailand," tandasnya. (Fal/Z-7)