Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) secara mendadak.
Sementara itu, dari sisi pemrosesan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (PMPTSP) DKI Jakarta terbukti tidak bisa menyelesaikan belasan ribuan permohonan yang masuk dalam satu hari seperti yang dijanjikan.
Dampaknya, banyak warga yang mengeluh dan melapor ke Ombudsman Jakarta Raya. Untuk itu, Teguh juga mengimbau kepada warga untuk mengajukan SIKM terlebih dahulu sebelum membeli tiket pesawat atau bepergian dengan moda apapun.
Warga diharapkan jangan sampai mengajukan SIKM menjelang hari H keberangkatan. Pasalnya pengajuan SIKM bukan sekadar pemenuhan berkas administrasi belaka. Ada proses validasi yang dilakukan oleh petugas kepada beberapa pihak terkait pengurusan SIKM.
“SIKM bukan proses pengumpulan syarat administrasi kemudian disetujui, nilai penting kunjungan juga dinilai dan itu yang menyebabkan persetujuan SIKM rendah,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6).
Baca juga: Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi
“Keluhan terbanyak lain yang disampaikan warga ke kami, yaitu terkait dengan ketidakjelasan penolakan SIKM oleh pihak PTSP," ungkap Teguh.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga yang berpergian melintas perbatasan Jakarta dan Jabodetabek memiliki SIKM sesuai Pergub No. 47 tahun 2020. SIKM diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.
Hanya pekerja di 11 sektor yang dikecualikan sesuai Pergub tersebut yang diperbolehkan mengurus SIKM. Persyaratan SIKM antara lain, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan, surat pengantar RT, surat keterangan kerja dari perusahaan, surat keterangan perjalanan dinas, dan pengisian formulir sesuai jenis sektor pekerjaan. (OL-14)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima sekaligus memimpin audiensi Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM.
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved