Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) secara mendadak.
Sementara itu, dari sisi pemrosesan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (PMPTSP) DKI Jakarta terbukti tidak bisa menyelesaikan belasan ribuan permohonan yang masuk dalam satu hari seperti yang dijanjikan.
Dampaknya, banyak warga yang mengeluh dan melapor ke Ombudsman Jakarta Raya. Untuk itu, Teguh juga mengimbau kepada warga untuk mengajukan SIKM terlebih dahulu sebelum membeli tiket pesawat atau bepergian dengan moda apapun.
Warga diharapkan jangan sampai mengajukan SIKM menjelang hari H keberangkatan. Pasalnya pengajuan SIKM bukan sekadar pemenuhan berkas administrasi belaka. Ada proses validasi yang dilakukan oleh petugas kepada beberapa pihak terkait pengurusan SIKM.
“SIKM bukan proses pengumpulan syarat administrasi kemudian disetujui, nilai penting kunjungan juga dinilai dan itu yang menyebabkan persetujuan SIKM rendah,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6).
Baca juga: Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi
“Keluhan terbanyak lain yang disampaikan warga ke kami, yaitu terkait dengan ketidakjelasan penolakan SIKM oleh pihak PTSP," ungkap Teguh.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga yang berpergian melintas perbatasan Jakarta dan Jabodetabek memiliki SIKM sesuai Pergub No. 47 tahun 2020. SIKM diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.
Hanya pekerja di 11 sektor yang dikecualikan sesuai Pergub tersebut yang diperbolehkan mengurus SIKM. Persyaratan SIKM antara lain, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan, surat pengantar RT, surat keterangan kerja dari perusahaan, surat keterangan perjalanan dinas, dan pengisian formulir sesuai jenis sektor pekerjaan. (OL-14)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved