Ikuti Kebijakan WFH Pusat, Pramono: Bukan Beban bagi Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) atau work from everywhere (WFE).

“Yang pertama, untuk work from everywhere atau work from home, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi dan infrastruktur kerja yang memadai untuk menyesuaikan pola kerja fleksibel yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

Baca juga : WFH Jakarta Sampai Kapan? Ini Instruksi Gubernur Pramono Anung

“Sehingga dengan demikian, untuk Pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemprov DKI masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat berupa peraturan menteri (permen) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.

“Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu,” kata Pramono.

Kebijakan WFH/WFE sendiri digadang-gadang menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta. Di sisi lain, fleksibilitas kerja juga dinilai mampu menjaga produktivitas aparatur sipil negara di tengah dinamika mobilitas perkotaan yang tinggi.

Pemprov DKI memastikan akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut begitu aturan resmi diterbitkan, sekaligus menyesuaikan mekanisme kerja aparatur agar tetap efektif dan akuntabel. (Far/P-3)