WFH Satu Hari dalam Sepekan Dinilai Rasional, IESR Berikan Catatan

INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah menerapkan satu hari work from home atau WFH dalam sepekan sebagai respons yang rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.

Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik. 

Namun, IESR menyebut kebijakan WFH perlu ditempatkan secara proporsional. Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan manfaatnya nyata untuk segmen perjalanan kerja, tetapi dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional.

Baca juga : Bupati Tasikmalaya Siap Terapkan WFH ASN 1 Hari Sepekan Tekan BBM

“Karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri. Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban,” ujar Fabby dalam keterangan yang dikutip, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, dalam situasi potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global pascaperang di Iran berakhir, fokus kebijakan tidak cukup pada penghematan sesaat.

Menurutnya, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek. Pada saat yang sama RI perlu memakai momentum ini untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih. 

Baca juga : WFH Hemat BBM, Anggota DPR Ingatkan Dampak ke Ojol dan UMKM

“WFH 1 hari meruapakn langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.

IESR menyebut penerapan WFH 1 hari per minggu sebagai instrumen sementara untuk menekan mobilitas komuter dan memberi sinyal penghematan energi nasional. 

“Penerapannya sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, dengan prioritas pada pekerjaan yang benar-benar dapat dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi,” katanya.

Pemerintah dinilai perlu menegaskan sejak awal bahwa kebijakan ini adalah langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi. Hal tersebut seharusnya bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi. (H-4)