Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) akan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) mulai awal bulan mendatang.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Majalengka. Eman Suherman dalam acara halalbihalal yang digelar di Lapangan Tenis Setda Majalengka, Kamis (26/3). “Penerapan WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, menyusul dinamika global terkait konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energy,” tutur Eman. Penerapan WFH ini juga merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi global, khususnya dampak pada sektor energi. Sehingga perlu ada efisiensi, termasuk dalam pola kerja ASN.
Sekali pun diberlakukan WFH, Eman mengungkapkan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama pada unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. " WFH ini bukan berarti libur tapi bekerja di rumah. Untuk pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jadi nanti pejabatnya memberikan perintah untuk melakukan kerja sesuai dengan bidangnya masing - masing," tutur Eman.
Ditambahkan Eman, selain memberlakukan WFH, Pemkab Majalengka juga melakukan efisiensi lainnya, seperti pengurangan perjalanan dinas serta pembatasan kegiatan seremonial di lingkungan pemerintahan. “Kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi kinerja ASN maupun pelayanan publik kepada masyarakat,” tutur Eman.
Selanjutnya kepada masyarakat juga diminta tidak panik dalam menyikapi kebijakan tersebut. “Kami minta masyarakat tidak perlu panik. Ini adalah langkah antisipatif dan efisiensi, bukan karena kondisi darurat di daerah,” tegas Eman. (H-2)
Pemkot Tangsel juga merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB sebagai diskresi sah untuk mengatur beban kerja nasional pasca-libur panjang.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Jika kebijakan WFH kembali diterapkan, diperlukan pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved