Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
"Kami mungkin akan segera melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Tidak memakai pendekatan rapid asesmen yang berupa kajian."
Caranya bermacam-macam, dari mengalihkan anggaran untuk keperluan politik, pengadaan bantuan sosial mendapatkan dukungan, hingga pembelian suara rakyat.
BARU-BARU ini terjadi polemik antara Ombudsman dan Kementerian BUMN soal komisaris BUMN.
Pansel tidak menampik stigma kewenangan Ombudsman seperti macan ompong. Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum dan kerap diabaikan.
Mayoritas laporan terkait tidak diterimanya calon peserta didik pada seluruh tahapan PPDB (zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua)
Banyak benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi terbengkalai,
Laporan yang diterima Ombudsman sebanyak 46 laporan terkait dengan konflik penghunian dan tata kelola rumah susun hingga 2019, beberapa di antaranya apartemen di Provinsi DKI Jakarta.
Kementerian PUPR sebagai sektor utama urusan perumahan di tingkat pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen).
Ombudsman RI menemukan dugaan adanya maladministrasi pada pengelolaan rumah susun yang terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Padahal, prioritas penerima Kartu Prakerja adalah pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak virus korona atau covid-19.
Mayoritas keluhan terkait sistem zonasi, anak mereka tidak diterima meski lokasi sekolah dekat dengan rumah.
Pentingnya anggota Ombudsman memiliki kemampuan memediasi, persuasi, serta memiliki determinasi agar instansi pelayanan publik bisa menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan
Stigma macan kertas bahwa Ombudsman terlihat kuat tapi tak berdaya karena rekomendasi yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga banyak diabaikan.
"Kami meminta Kepala SMKN 1, 2, 3 untuk menjelaskan permasalahan sistem saat PPDB lalu kebijakan apa yang diambil untuk penyelesaiannya."
Para calon bisa menagajukan lamaran melalui laman Kementerian Sekretariat Negara. Adapun pendaftaran akan dibuka mulai 27 Juli hingga 18 Agustus 2020.
Pansel Ombudsman nantinya akan melakukan seleksi administrasi, seleksi kualitas dan integritas calon, dan menyodorkan 18 nama ke Presiden untuk kemudian disampaikan kepada DPR.
Ombudsman RI akan menggali duduk perkara ini langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
Polri juga harus melakukan penyelidikan kepada pengusaha yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
KETUA Ombudsman RI (ORI), Amzulian Rifai, menegaskan tidak ada prioritas pengawasan tambang ilegal di wilayah manapun termasuk calon Ibu Kota baru Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pemerintah diminta menyederhanakan regulasi dengan memprioritaskan kemudahan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved