Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
OMBUDSMAN RI menilai perlu ada pemanggilan sekaligus evaluasi terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Ini menyusul beredarnya soal ujian akhir semester yang menggunakan nama Anies Baswedan dan Megawati Soekarnoputri.
Pemeriksaan bisa dilakukan DPRD DKI selaku mitra kerja di pemerintahan. DPRD DKI menilai ada kesengajaan yang berbau unsur politik.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Tegu P Nugroho berpendapat sebelum soal ujian beredar di publik, seharusnya ada tim pemeriksa substansi dari Disdik DKI. Tim pemeriksa substansi bertugas mengecek soal agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: Buntut Soal Gunakan Nama Anies dan Mega, DPRD Panggil Disdik DKI
“Iya seharusnya ada tim pemeriksa substansi di Disdik. Agar soal yang dianggap tidak relevan bisa diantisipasi. Di situ peran pengawas substansi soal,” jelas Teguh saat dihubungi, Senin (14/12).
Pihaknya menilai harus ada evaluasi terhadap Disdik DKI. Sehingga, polemik ini tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, Disdik DKI juga diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap tim pembuat soal.
Dalam hal ini, untuk mengetahui motivasi di balik pembuatan soal tersebut. Teguh juga berpendapat DPRD DKI bisa melakukan pemeriksaan pembanding terhadap peristiwa ini.
Baca juga: Ini Kronologi Bentrok Polisi vs FPI versi Rekonstruksi Polri
“Apakah motivasi si pembuat soal memang politis dan menunjukkan keberpihaknnya sebagai ASN. Atau, memang murni keteledoran akibat tidak kompeten dalam menyusun soal sesuai SOP,” pungkasnya.
Apabila dugaan tersebut terbukti, perlu ada mekanisme sanksi yang diberikan. “Jika dugaan kesengajaan terbukti, tentu bisa diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” imbuh Teguh.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhony Simanjuntak berencana memanggil Disdik DKI pada Selasa (15/12) besok. Dia juga menyoroti penyebutan nama Anies dan Megawati, yang diindikasikan sebuah kesengajaan.(OL-11)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Megawati meminta para kader PDIP untuk berjanji kepada diri sendiri untuk selalu patuh terhadap instruksinya.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Ia melukis Ketua Umum PDIP itu, beberapa tahun silam di Jakarta. Sekitar 5 jam ia menuntaskan lukisan mini itu dengan harapan kelak pada waktunya dapat diserahkan pada Megawati.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved