Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9).
Dalam forum internasional tersebut, Prabowo akan menjadi presiden kelima Indonesia yang menyampaikan pidato secara langsung. Ia dijadwalkan berbicara pada urutan ketiga sesi Debat Umum setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat.
Sidang Umum PBB merupakan forum utama bagi 193 negara anggota PBB untuk bermusyawarah, saat setiap negara memiliki hak suara yang sama. Sidang ini digelar setiap tahun sejak pertengahan September di markas besar PBB, New York.
Sesi pembukaan dikenal dengan istilah General Debate, yang memberi kesempatan bagi para kepala negara atau pemerintahan untuk menyampaikan pidato berdurasi sekitar 15–20 menit.
Untuk tahun ini, Sidang Umum ke-80 dibuka pada 9 September 2025, sementara Debat Umum Tingkat Tinggi berlangsung pada 23 September 2025.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Presiden pertama Indonesia tampil di Sidang Umum PBB ke-15 pada 30 September 1960 dengan pidato berjudul To Build the World Anew.
Bung Karno menekankan antiimperialisme, solidaritas antarbangsa, serta memperkenalkan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia.
"Imperialisme, dan perjuangan untuk mempertahankannya, adalah kejahatan besar di dunia kita. Namun, saudara-saudara saya di Asia dan Afrika telah merasakan cambuk imperialisme. Mereka telah menderita. Mereka mengenali bahaya, kelicikan, dan kegigihannya," kata Bung Karno dalam pidato sepanjang 90 menit itu.
Pidato tersebut bukan sekadar retorika, melainkan simbol perjuangan negara-negara baru merdeka untuk mendapatkan pengakuan sejajar di panggung internasional.
Presiden Soeharto berpidato dua kali, yakni pada Sidang Umum ke-47 PBB (24 September 1992) dan pada 1995. Pada 1992. Soeharto menyampaikan Pesan Jakarta hasil KTT ke-10 Gerakan Non-Blok. Pidatonya mewakili suara 108 negara anggota Gerakan Non-Blok atau sekitar dua pertiga keanggotaan PBB.
Pidato kedua berlangsung pada Oktober 1995, bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya PBB.
Megawati hadir dua kali, yakni pada 2001 dan 2003. Momen 2001 menjadi istimewa karena berlangsung hanya beberapa hari setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat.
Pada 2003, Megawati kembali berpidato dengan mengenakan kebaya dan berbicara dalam bahasa Inggris. Ia menekankan perlunya reformasi mendasar di tubuh PBB.
"Kita harus punya keberanian untuk mengkaji ulang dan memberdayakan badan-badan serta metode kerja PBB," ujarnya.
Selain itu, Megawati menyoroti konflik Timur Tengah yang menurutnya menjadi akar munculnya terorisme global.
"Sebagai Kepala Negara dari negara Muslim terbesar di dunia, saya mengajak semua pemimpin dunia untuk memberikan perhatian yang serius pada masalah ini," tegasnya.
SBY aktif menghadiri Sidang Umum PBB sepanjang masa pemerintahannya. Ia tercatat enam kali hadir langsung, pertama kali pada Sidang Umum ke-62 tahun 2007. Saat itu, ia menegaskan kontribusi Indonesia bagi perdamaian global.
Pada 2008, ia mengangkat isu krisis pangan dan energi dunia, yang berdampak besar bagi negara berkembang. Kehadiran beruntun hingga Sidang Umum ke-66 pada 2011 memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokrasi besar.
Pidato terakhir SBY disampaikan pada Sidang Umum ke-68, 25 September 2014. Ia menegaskan pentingnya dunia tidak mengaitkan terorisme dengan Islam, serta menyerukan penghentian perang demi menjaga perdamaian global.
Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak pernah hadir langsung di Sidang Umum PBB. Pada masa pemerintahannya, Indonesia diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jokowi hanya berpidato secara virtual pada 2020 dan 2021 saat pandemi Covid-19.
Presiden BJ Habibie tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB karena masa pemerintahannya singkat dan situasi politik yang belum stabil.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah hadir di Sidang Umum PBB pada 2000, namun tidak berpidato. Saat itu forum melahirkan Millennium Declaration yang menjadi dasar Millennium Development Goals (MDGs).
Gus Dur kembali ke markas PBB pada 2003 untuk menerima penghargaan Global Tolerance Award dan berpidato, namun bukan dalam kapasitas sebagai presiden. (CNBC/Z-1)
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan intervensi internasional segera untuk menghentikan genosida di Gaza.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri sejak 19 September 2025.
KETIKA kecaman terhadap serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina, menggema di Majelis Umum PBB, Uni Emirat Arab (UEA) memilih langkah berbeda dibanding mayoritas negara Arab lain.
Hal tersebut dinilai juga ikut menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menarik investasi dan kerja sama global.
pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi simbol kepercayaan diri bangsa sekaligus wujud diplomasi kebenaran.
PRESIDEN Suriah Ahmad Al-Sharaa memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap negaranya berisiko memicu krisis baru di kawasan.
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Al Barghouti juga mengenang kedekatan sejarah kedua bangsa dan berharap Indonesia terus ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Awalnya proklamasi kemerdekaan RI direncanakan di Lapangan Ikada. Namun, Soekarno memutuskan membacakannya di rumah. Ini alasan di balik keputusannya.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
JIKA kita mengikuti berita-berita dari luar negeri, khususnya mengenai perlakuan Israel terhadap Palestina, hati kita sebagai pendukung historis Palestina menjadi kesal dan mendongkol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved