Buntut Soal Gunakan Nama Anies dan Mega, DPRD Panggil Disdik DKI

KOMISI E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta Selasa, 15 Desember 2020 mendatang. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak mengatakan pemanggilan ini adalah akibat dari munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di dalam soal ujian akhir semester.

Jhony menyebutkan, penyebutan nama Anies dan Mega dalam soal ini bukanlah hanya kesamaan nama yang digunakan oleh guru saat membuat soal tetapi diindikasikan sebuah kesengajaan.

Baca juga: Pemprov DKI Apresiasi Kritik Megawati Soal Kondisi DKI

"Oh tidak sesederhana itu. Menurut saya, ini bukan hanya sekadar kesamaan nama," kata Jhony kepada Media Indonesia, Minggu (13/12).

Politikus PDIP itu menduga ada indikasi ketidaknetralan dalam tubuh ASN DKI terutama Dinas Pendidikan. Sebab, soal-soal ujian yang menyebutkan nama tokoh ini terkesan menyudutkan satu pihak.

"Contohnya ada soal 'Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur DKI'. Nah, itu kan sudah ada penyebutan jabatan gubernur. Di soal selanjutnya 'Anies diejek Mega karena memakai sepatu lusuh'. Lho itu maksudnya bagaimana?. Sudah jelas itu mengarahkan agar anak didik memikirkan sesuatu. Padahal nama ada banyak gitu lho," paparnya.

Jhony menilai fenomena ketidaknetralan ASN di tubuh Disdik yang terlihat dari soal ujian ini hanya puncak gunung es. Masih teringat jelas bahwa sebelumnya, seorang guru di SMA negeri di Jakarta Timur mengajak agar anak didiknya tidak memilih kandidat calon ketua OSIS dari agama tertentu.

"Ini menurut saya adalah fenomena gunung es yang harus segera kita tangani. Bukan apa-apa, pendidikan seharusnya menjadi alat paling efektif mengajarkan dan menanamkan nilai demokrasi, toleransi," tukasnya.

Sementara itu, sebelumnya viral foto soal ujian sekolah melalui aplikasi pesan dan media sosial yang menyebutkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mega.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi kepada kepala sekolah dan guru yang membuat soal ujian pada sekolah yang bersangkutan, soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar dan tanggung jawab.

Baca juga: Kata Megawati Jakarta Amburadul, Wagub: Coba Tanya Warga ...

Terkait hal tersebut, redaksionalnya memang memiliki kesamaan nama namun tidak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik.

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap posisi ASN," tutur Nahdiana dalam keterangan resmi, pada Sabtu (12/12). (Put/A-3)