Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Ombudsman RI Adrianus Meliala mengungkapkan bahwa distribusi logistik dan alat pelindung diri (APD) ke setiap tempat pemungutan suara (TPS) baru sekitar 30%. Hal itu berdasarkan catatan yang diterima Ombudsman dari perwakilannya di daerah-daerah dalam kurun waktu 28-30 November lalu.
"Dari PPK yamg kami catat menerima dari KPUD ini baru menerima rata-rata sekitar 30% dari barang-barang yang seharusnya diterima," ungkapnya dalam konfernsi pers, Jumat (04/12).
Adrianus menerangakan bahwa pihaknya mendatangi sekitar 30 KPUD yang akan menyelenggarakan Pilkada. Mereka menemukan bahwa logistik dari KPU Pusat sudah maksimal.
Kemudian pihaknya mendatangi sekitar 40 PPK dan menemukan baru beberapa logistik dan APD yang diterima.
"Jadi kalau itu gambaran besarnya, maka kurang lebih juga masih 30% dari KPUD-KPUD yang menyelenggarakan Pilkada baru melakukan penurunan kepada PPK," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa rendahnya distribusi logistik juga terjadi di Kota Semarang. Temuan Ombudsman mencatat distribusi logistik di Ibukota Jawa Tengah itu baru 43% dan hal itu mengkhawatirkan bila daerah lain di pelosok mungkin lebih rendah.
Baca juga : Inilah Empat Pesan Penting Saat Pilkada
Berdasarkan catatan tersebut, lanjutnya, proses distribusi logistik dan APD Pilkada masih sangat rendah. Dia berharap, sebelum H-2 semua logistik dan APD sudah diterima di setiap TPS agar bisa melakukan persiapan dan simulasi.
Adapun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah temuan Ombudsman. Dia mengatakan semua daerah di Jateng yang akan menyelenggarakan Pilkada kali ini sudah siap termasuk logistik dan APD.
"Asumsinya (logistik) begerak terus. Maksudnya saya kalau memang kita bisa kasi data terus agar jangan sampai membangun asumsi. Kalau asumsi dibangun ini pasti semuanya. Saya optimis kok," tegasnya.
Ganjar menambahkan, pihaknya sudah melakulan rapat persiapan dengan penyelenggara dan lembaga terkait termasuk partai politik. Dari pertemuan itu, Jawa Tengah siap menyelanggaralan Pilkada dengan tetap menegakan protokol kesehatan.
Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan bahwa proses distribusi terus berjalan. Pihaknya optimis sebelum H-1 semua TPS telah menerima logistik dan APD.
Dia mengatakan semua proses distribusi dilakukan sesuai perencanaan. "Pada prinsipnya logistik ada tahapannya. Tidak baik juga logistik itu langsung didorong ke bawah nanti pengawas juga sulit," tandasnya.(OL-7)
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih mengulang kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Rumah sakit seharusnya menempatkan aspek kemanusiaan di atas pertimbangan administratif, terlebih bagi pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu.
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved