Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, siswa masih merasa kesulitan/terbebani dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di fase kedua pada masa pandemi covid-19. Menurutnya, masih belum ada perubahan berarti, bahkan jumlah pengaduan yang masuk ke KPAI terkait PJJ fase kedua sudah hampir mencapai 800 pengaduan.
“Prinsipnya pembelajaran jarak jauh fase 2 masih berat bagi anak-anak,” kata Retno dalam konferensi pers Belajar Efektif di Masa Pandemi, Jumat (13/11).
Retno menuturkan, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat sejumlah kebijakan untuk merespons kesulitan PJJ di masa pandemi, seperti menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi, menerbitkan kurikulum darurat, hingga memberikan subsidi kuota. Namun, kebijakan tersebut rupanya tidak diterima dengan baik di daerah.
Baca juga: Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Rampung
“Dari hasil pengawasan KPAI di lapangan, dari 46 sekolah yang kami datangi di 19 Kabupaten/Kota di Indonesia, hasilnya memang surat edaran Sesjen nyaris tidak dipahami daerah, tidak sampai ke daerah. Jadi petunjuk belajar jarak jauhya belum berubah pada fase PJJ pertama sampai kedua,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan, pelaksanaan PJJ yang sudah berlangsung selama 8 bulan seharusnya sudah menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menyiapkan alternatif baru.
“Saya pikir pemerintah keblinger kalau masih berpikir ini adalah force majeure. Kita mesti memikirkan cara kedua atau alternatif lain, misalnya sekali seminggu anak disuruh masuk sekolah dengan protokol kesehatan. Anak bisa dapat dunia bermain kembali walaupun masih dibatasi,” tuturnya.
Tim Pakar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Agnes Tuti Rumiati menuturkan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan diri untuk mengejar ketertinggalan standar pendidikan yang turun akibat pandemi.
“Kita punya pekerjaan besar yaitu ketertinggalan yang harus dikejar saat kondisi normal karena misalnya saat lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi, perguruan tinggi tidak mungkin akan menurunkan standarnya, ini kan mengkhawatirkan. Ini yang harus kita pikir. Dampak pandemi dari aspek pendidikan luar biasa besar karena nanti akan berantai,” tandasnya.
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Hal itu disampaikan menyusul dicegatnya sebanyak 120 anak yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada hari ini.
KEKHAWATIRAN ini dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Mendikdasmen sempat melarang siswa bermain game Roblox karena permainan itu dinilai mengandung kekerasan.
Meski dikatakan ada kepedulian, namun tak cukup, sangat telat, karena R sudah meninggal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pemerintah memiliki kewenangan tegas untuk memutus akses terhadap platform game online, termasuk Roblox.
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2925, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai upaya perlindungan anak penuh tantangan terutama isu konsistensi penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan saat ini masih ada banyak tantangan dalam upaya perlindungan anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved