Hari Anak Nasional, KPAI Minta Pemerintah Gerakkan Instrumen Perlindungan Anak secara Konsisten

DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2925, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai dalam instrumen perlindungan anak, Indonesia memiliki regulasi yang dianggap sangat lengkap. Namun setelah ditinjau di lapangan, seringkali menegakkannya penuh tantangan terutama isu konsistensi penegakan hukum masih menjadi tantangan.

Pengalaman Pokja Pengaduan KPAI, dalam penerimaan berbagai kasus yang dilaporkan setiap keluarga, anak, keluarga, sekolah, lingkungan, media, pemerintah dan masyarakat. Lebih terasa situasi puncak yang melingkupi kondisi anak sebelumnya dalam perlakuan salah, dibanding disebut sebagai penemuan kasus baru.

Sehingga bila lebih terasa oleh publik pengulangannya, mungkin itu anggapan yang benar, namun bisa juga tidak sepenuhnya benar, karena setiap tahun Indonesia menghadapi 4 juta kelahiran bayi.

Baca juga : Hari Anak Nasional: Masih Banyak Tantangan dalam Upaya Perlindungan Anak

Dari laporan pengaduan yang diterima KPAI, persoalan terbesar yang menjadi angka besar, masih berkutat di tingkat awal kehidupan anak, yaitu kluster keluarga dan pengasuhan alternatif.

"Sehingga kita seperti laksana belum kemana-mana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, masih terus berkutat di permasalahan keluarga, meski berbagai intervensi program sudah dilakukan. Bahwa kenyataan anak masih rentan di awal kehidupannya, bahwa di tahap ini saja, negara sudah menghadapi angka yang tinggi," kata Jasra dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Tentu dalam hal tersebut, negara tidak bisa di tinggal sendirian. Sehingga Asta Cita membangun kebijakan dalam menjawab berbagai persoalan, dengan mengintervensi keluarga melalui berbagai program kerakyatan.

Baca juga : Anugerah KPAI 2023, Gugah Kesadaran Perlindungan Anak di Semua Lapisan

Beberapa program yang diharapkan menjadi penopang dan jembatan dalam melihat kebutuhan lapangan sudah diciptakan. Bahkan diyakini dengan target Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menyentuh semua anak diyakini akan lebih mampu menjemput bola segala permasalahan anak, sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal, sebagaimana target SDG’s.

"Kemudian kemiskinan ekstrim yang berdampak ke anak dengan jembatan memastikan perlindungan anak sampai ke mereka dengan program Sekolah Rakyat," ujar Jasra.

Dilanjutkan menjawab letak geografis Indonesia yang menyebabkan pemerataan fasilitas pendidikan akan berjalan sangat panjang, sehingga di hadirkan program relawan mengajar untuk menjemput bola demi menghadirkan pendidikan inklusi.