Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang

PEMERINTAH Kota Depok dinilai kurang tanggap terhadap akses pendidikan. Hal itu terlihat dari banyaknya siswa lulusan SMP di wilayah tersebut yang gagal menimba ilmu di bangku sekolah.

Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Sobirin mengingatkan pemerintah setempat untuk memperbaiki proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Rumitnya prosedur menjadi penyebab banyaknya kasus siswa putus sekolah.

“Kalau ada siswa yang tidak dapat sekolah, akan memunculkan masalah baru dan akan lebih banyak lagi rentetan persoalan yang timbul. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi,” kata Sobirin, kemarin.

Menurutnya, Ombudsman menerima banyak keluhan dari para orangtua siswa. Mayoritas keluhan terkait sistem zonasi, anak mereka tidak diterima meski lokasi sekolah dekat dengan rumah.

“Timpangnya angka lulusan dengan angka sekolah tentu menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok untuk menyediakan unit sekolah baru. Perlu pula memperhatikan kapasitas SMA/SMK negeri agar dapat menampung lulusan SMP secara memadai.”

Tercatat, hanya ada 13 SMA negeri di Depok dengan daya tampung 4.212 siswa. Adapun jumlah siswa lulusan SMP negeri (belum termasuk SMP swasta) sebanyak 10,582 orang. Artinya, masih ada 6.370 siswa lulusan SMP yang belum bersekolah.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) memberatkan anak yang tidak mampu mengikuti aturan dan membebankan orangtua yang minim penghasilan selama pandemi covid-19. “Miris melihatnya. Apakah Pemprov
DKI merasakan biaya pulsa internet yang begitu besar untuk PJJ?,” pungkasnya. (KG/Ins/J-3)