Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Diterpa Isu Ijazah, Arsul Sani Didesak Mundur dari Hakim MK

Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

Polri Hormati Putusan MK soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Polri menyatakan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil

Putusan MK Momentum Mereformasi Polri untuk Kembali ke Khitah

Putusan MK ini menegaskan bahwa Polri harus kembali ke khitahnya sebagai pemegang amanat negara dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, yaitu  mengayomi dan melindungi masyarakat.

Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Kapolri wajib segera menarik seluruh anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan putusan MK anggota kepolisian tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil

MK Kabulkan Gugatan UU Kepolisian, Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Mahkamah menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.

Hari Pahlawan Nasional: MK Berperan Aktif dalam Diplomasi Konstitusi di Uzbekistan

Pada Hari Pahlawan Nasional, Mahkamah Konstitusi RI perkuat posisi di Asia dengan sukses berperan dalam pertemuan bersejarah di Uzbekistan dan AACC.

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi.

Akan Timbul Dampak Hukum-Politik Serius jika DPR Abaikan 30 Persen Perempuan di AKD

DPR RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXI/2024 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengisian alat kelengkapan dewan (AKD).

Segera Terapkan Putusan MK, tidak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

Titi menegaskan bahwa alasan menunda pelaksanaan putusan dengan dalih MK bersifat negatif legislator tidak dapat diterapkan pada kasus ini.

Koalisi Sipil Gugat UU TNI, Minta Ubah Aturan Operasi Militer Selain Perang

Sejumlah pasal dalam UU TNI, terutama terkait OMSP, menyalahi prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dan kepastian hukum.

UU TNI Digugat, Persoalkan Usia Pensiun dan Perluasan Prajurit di Jabatan Sipil

KOALISI masyarakat sipil untuk sektor keamanan mengajukan uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

NasDem Apresiasi Putusan MK Soal 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD DPR

Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif. 

MK Sarankan Rotasi Pimpinan AKD untuk Penuhi 30% Perempuan

Fraksi juga dapat menerapkan kebijakan rotasi dan distribusi anggota perempuan agar tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang sosial saja. 

MK Kabulkan Gugatan Keterwakilan Perempuan di Alat Kelengkapan DPR

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Suara-suara Anak Muda semakin Bergema di Ruang Konstitusi

Terdapat puluhan permohonan uji materiil dan formil undang-undang (UU) yang diajukan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun melalui organisasi kampus.

Tren Anak Muda Berani Uji UU ke MK semakin Meningkat

Fenomena meningkatnya partisipasi generasi muda dalam mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi  menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru tentang pentingnya peran warga negara

LKBH FHUI Ajukan Uji Materiil UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen LKBH FHUI untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan penguasaan negara atas sumber daya alam.

Jalankan Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU ASN.

MK Tegaskan Negara tak Boleh Kriminalisasi Masyarakat Adat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan

Kaji Ulang Sengketa Pilkada Rokan Hilir 2024, KPU Provinsi Riau Bedah Strategi Hukum Pilkada

Kajian ini difokuskan untuk membedah dinamika hukum dan dampak strategis dari sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang telah diputus MK.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia