Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

UU Pemilu Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah Capres-Cawapres Wajib Diverifikasi Keasliannya

Gugatan terhadap UU Pemilu kembali diperiksa MK. Pemohon meminta ijazah capres-cawapres wajib diautentikasi oleh KPU atau ANRI, bukan hanya menyerahkan fotokopi legalisir.

Ada Putusan MK, Pelantikan Irjen Hendro Pandowo di Kemenkum Disorot

Koordinator Jaringan Masyarakat Muda (JMM), Adrian menyebut pelantikan Irjen Hendro sebagai pelanggaran konstitusi.

MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Materi dalam Sepuluh Perkara PUU

Jajaran hakim konstitusi yang dipimpin Ketua Hakim Suhartoyo (tengah) membacakan amar putusan atas sepuluh perkara PUU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

MK Tolak Gugatan soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang meminta rakyat dapat memecat anggota DPR. MK menegaskan mekanisme recall tetap menjadi kewenangan partai politik

MK Tolak Uji Materiil UU TNI, Surat Kuasa tidak Sah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau UU TNI. 

Jimly Dorong Uji KUHAP ke MK, bukan Diselesaikan Lewat Perppu

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu

Ijazahnya Berpolemik, Arsul Sani Didesak Mundur dari Hakim MK

Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi (APMK) menuntut langkah tegas Ketua Mahkamah Konstitusi terkait polemik pengangkatan Arsul Sani sebagai Hakim MK.

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. 

Ini Isi Gugatan Firdaus Oiwobo ke MK Terkait Pembekuan Status Advokat

Firdaus Oiwobo menguji Pasal 7 dan 8 UU Advokat ke MK, menilai sanksi KAI dijatuhkan tanpa sidang etik

Ketua MK Tegur Firdaus Oiwobo: Diminta Lepas Toga Advokat dan Salah Sebut Nama Ketua MA

Firdaus Oiwobo diminta melepas toga oleh Ketua MK dan sempat salah menyebut nama Ketua MA saat sidang uji materiil UU Advokat

Eks Pimpinan KPK Tegaskan Pernyataan Menkum Keliru soal Putusan MK

Sejak adanya putusan MK tersebut maka sumber daya manusia (SDM) Polri pada struktur jabatan sipil tidak sah

Pengamat: Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Menyesuaikan Putusan MK

Pakar menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan mengikat

KPK Tunggu Kajian Lintas Kementerian soal Putusan MK Terkait Jabatan Anggota Polri

KPK  masih menunggu hasil kajian dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian

Akal-akalan Pejabat terhadap Putusan MK Rusak Prinsip Negara Hukum

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum

Mendesain Ulang Pembaruan Hukum Pemilu Pascaputusan MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi besar bagi sistem kepemiluan di Indonesia.

Menkum: Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil tak Perlu Mundur

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur

Dituding Ijazahnya Palsu, Hakim MK tidak akan Gugat Pencemaran Nama Baik

Pada Jumat (15/11) lalu, Arsul Sani dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah doktoral palsu.

Dilaporkan soal Ijazah, Arsul Sani Beberkan Kronologi Lengkap Studi Doktoralnya

HAKIM  Konstitusi Asrul Sani membeberkan kronologi lengkap perjalanan studinya untuk meluruskan polemik yang berkembang mengenai ijazah gelar doktor miliknya. 

MK Pastikan Telusuri Informasi Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani

MK tetap akan menindaklanjuti isu yang berkembang dengan menelusuri informasi. Termasuk meminta keterangan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pakar Hukum Nilai Putusan MK Sudah Tepat

Menugaskan polisi aktif di jabatan sipil juga dianggap sebagai indikasi korupsi lantaran gaji yang diberikan sebagai polisi dan pegawai sipil. 

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia