Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ini Tanggapan Wakil Bupati Sopeng dan Wali Kota Makassar soal Pendidikan Dasar Gratis

Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menegaskan putusan MK soal pendidikan dasar gratis merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh negara.

Amnesty Dorong Pemerintah Segera Patuhi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK

JPPI: Anggaran Pendidikan Cukup untuk Gratiskan SD-SMP, Bahkan Lebih

JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.

SD-SMP Swasta Gratis, Perlu Realokasi Anggaran Pendidikan

MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.

BMPS Bali: Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Tepat, asalkan Honor Guru Swasta Terjamin

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.

JPPI: Sekolah Swasta Gratis Hanya untuk yang Mau Bekerja Sama dengan Pemerintah

Skema sekolah swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk sekolah swasta yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan soal Putusan MK Terkait Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

Pemerintah diminta membuat aturan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis bagi sekolah swasta dan madrasah swasta dapat terpenuhi.

Komisi X DPR RI Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK Tentang SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI: Pemerintah Harus Melaksanakan Perintah MK untuk Gratiskan SD dan SMP Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Sekolah Swasta Apresiasi Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis, Teknis Harus Diperjelas

BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan dasar gratis

MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap

MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib secara bertahap menggratiskan pendidikan dasar di tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat,  di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK Tegaskan Legitimasi Hasil PSU Banjarbaru

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Harus Digratiskan oleh Pemerintah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.

MK Tolak Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru

MK memutuskan tidak menerima permohonan gugatan terhadap hasil  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru

Melawan Cengkeraman Plutokrasi

NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Wamendagri: Pemerintah Akan Bahas Masalah PSU Berulang Bersama MK

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang

MK Diskualifikasi Dua Cabup Barito Utara Sebuah Terobosan Hukum

MK dalam mengusut perselisihan hasil Pilkada PSU Barito Utara telah menggunakan pendekatan model baru secara kualitas.

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia