Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ini Isi Gugatan Firdaus Oiwobo ke MK Terkait Pembekuan Status Advokat

Firdaus Oiwobo menguji Pasal 7 dan 8 UU Advokat ke MK, menilai sanksi KAI dijatuhkan tanpa sidang etik

Ketua MK Tegur Firdaus Oiwobo: Diminta Lepas Toga Advokat dan Salah Sebut Nama Ketua MA

Firdaus Oiwobo diminta melepas toga oleh Ketua MK dan sempat salah menyebut nama Ketua MA saat sidang uji materiil UU Advokat

Eks Pimpinan KPK Tegaskan Pernyataan Menkum Keliru soal Putusan MK

Sejak adanya putusan MK tersebut maka sumber daya manusia (SDM) Polri pada struktur jabatan sipil tidak sah

Pengamat: Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Menyesuaikan Putusan MK

Pakar menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan mengikat

KPK Tunggu Kajian Lintas Kementerian soal Putusan MK Terkait Jabatan Anggota Polri

KPK  masih menunggu hasil kajian dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian

Akal-akalan Pejabat terhadap Putusan MK Rusak Prinsip Negara Hukum

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum

Mendesain Ulang Pembaruan Hukum Pemilu Pascaputusan MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi besar bagi sistem kepemiluan di Indonesia.

Menkum: Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil tak Perlu Mundur

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur

Dituding Ijazahnya Palsu, Hakim MK tidak akan Gugat Pencemaran Nama Baik

Pada Jumat (15/11) lalu, Arsul Sani dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah doktoral palsu.

Dilaporkan soal Ijazah, Arsul Sani Beberkan Kronologi Lengkap Studi Doktoralnya

HAKIM  Konstitusi Asrul Sani membeberkan kronologi lengkap perjalanan studinya untuk meluruskan polemik yang berkembang mengenai ijazah gelar doktor miliknya. 

MK Pastikan Telusuri Informasi Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani

MK tetap akan menindaklanjuti isu yang berkembang dengan menelusuri informasi. Termasuk meminta keterangan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pakar Hukum Nilai Putusan MK Sudah Tepat

Menugaskan polisi aktif di jabatan sipil juga dianggap sebagai indikasi korupsi lantaran gaji yang diberikan sebagai polisi dan pegawai sipil. 

Masa Berlaku HGU di IKN Dipangkas, DPR: Perlu Regulasi Turunan untuk Kepastian Investasi

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.

Daftar Polisi yang Menduduki Jabatan Sipil dan Bakal Terdampak Putusan MK

MK menegaskan polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mundur atau pensiun. Berikut daftar polisi yang menduduki jabatan sipil

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dinilai Ubah Arah Demokrasi

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.

Pakar Hukum Soroti Tren Putusan MK yang Kian Progresif

Menurutnya, tren itu menggembirakan namun mengingatkan bahwa progresivitas hakim harus dijaga melalui penguatan dukungan internal MK.

Pascaputusan MK, Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Publik Harus Segera Mundur

Meskipun amar putusan MK tidak menyebutkan kewajiban mundur ataupun periode transisi, substansi putusan jelas menegaskan larangan normatif. 

Bahaya! Lembaga Negara Makin Sering Membangkang terhadap Putusan MK

Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.

Putusan MK Soal Polri di Jabatan Sipil Langsung Berlaku, Polisi Menjabat harus Mundur

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil berlaku serta merta sejak diucapkan.

DPR Harap Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia