Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

MK Tolak Permohonan Uji UU Notaris Soal Perpanjang Jabatan Usia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena dinilai tidak jelas dan saling bertentangan.

PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Perpol 10/2025 Beri Batasan Polri di Jabatan Sipil

Dzulfikar menjelaskan, berdasarkan analisis hukum pihaknya, Putusan MK Nomor 114 tidak membatalkan secara keseluruhan penjelasan mengenai jabatan di luar kepolisian.

Dinilai Ancam Akses Obat, UU Paten Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial dinilai terancam setelah perubahan regulasi paten terbaru.

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Armand Maulana dan Ariel Soal Uji Materi UU Hak Cipta

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Armand Maulana, Ariel Soal Uji Materi UU Hak Cipta

MK Tegaskan Royalti Pertunjukan Dibayar Penyelenggara, bukan Artis

MK menegaskan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan dibayar oleh penyelenggara. Hal itu diatur dalam UU Hak Cipta

UU Grasi Digugat, Terpidana di Bawah Dua Tahun Diminta Tetap Boleh Ajukan Grasi

Gugatan tersebut diajukan oleh advokat Windu Wijaya yang menilai pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusional persamaan di hadapan hukum.

UU Sisdiknas Digugat ke MK, Desak Lingkungan Hidup Jadi Pelajaran Wajib

Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 

PBHI Soroti Mekanisme Pemilihan Ketua MK

PBHI melontarkan kritik keras terhadap rangkaian putusan dan kebijakan internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sarat persoalan konstitusional dan minim transparansi publik.

Pengamat Sebut Perkap 10/2025 tak Langgar Putusan MK, Ini Penjelasannya

Namun, kata Hargens penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri memberikan definisi yang spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian'.

Anak Boyamin Saiman Uji Materi Soal Rangkap Jabatan Menteri ke MK

Gugatan ini secara spesifik menyoroti dua kasus rangkap jabatan yang saat ini berjalan. 

Guru Besar Hukum Unpad Tegaskan Jabatan Non-Combatant Berkesesuaian dengan Tugas Polri

Penempatan anggota Polri pada lembaga penegakan hukum seperti BNN, BNPT, KPK, memiliki keterkaitan langsung.

Putusan MK Bersifat Prospektif, Jabatan Polri di Luar Institusi Sebelum 13 November Tak Terdampak Hukum

Kekeliruan besar jika ada anggapan yang menyatakan putusan MK dapat membatalkan jabatan yang telah ada sebelumnya.

Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Perpol 10/2025 Bentuk Nyata Cara Polisi Mengakali Konstitusi

Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD: Perpol 10/2025 Langgar Putusan MK dan Konstitusi

Mahfud MD, menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

MK Luncurkan "e-learning", Sarana Belajar Konstitusi bagi Masyarakat

MKLC diluncurkan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersamaan dengan peluncuran platform kecerdasan buatan seputar informasi konstitusi bertajuk MKAI.

MKMK Apresiasi Arsul Sani Tunjukkan Seluruh Dokumen Akademiknya

Anggota MKMK Yuliandri menjelaskan pihaknya menemukan fakta bahwa selama proses pendidikan doktoral, Arsul telah mengajukan penelitian disertasinya.

MKMK Tegaskan Arsul Sani tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral

Sekretaris MKMK Ridwan Mansyur mengatakan bahwa MKMK tidak memiliki kapasitas untuk menilai dan memutus keabsahan dan keaslian ijazah doktoral Arsul Sani.

UU Pemilu Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah Capres-Cawapres Wajib Diverifikasi Keasliannya

Gugatan terhadap UU Pemilu kembali diperiksa MK. Pemohon meminta ijazah capres-cawapres wajib diautentikasi oleh KPU atau ANRI, bukan hanya menyerahkan fotokopi legalisir.

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia