Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

UU Sisdiknas Digugat ke MK, Desak Lingkungan Hidup Jadi Pelajaran Wajib

Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 

PBHI Soroti Mekanisme Pemilihan Ketua MK

PBHI melontarkan kritik keras terhadap rangkaian putusan dan kebijakan internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sarat persoalan konstitusional dan minim transparansi publik.

Pengamat Sebut Perkap 10/2025 tak Langgar Putusan MK, Ini Penjelasannya

Namun, kata Hargens penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri memberikan definisi yang spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian'.

Anak Boyamin Saiman Uji Materi Soal Rangkap Jabatan Menteri ke MK

Gugatan ini secara spesifik menyoroti dua kasus rangkap jabatan yang saat ini berjalan. 

Guru Besar Hukum Unpad Tegaskan Jabatan Non-Combatant Berkesesuaian dengan Tugas Polri

Penempatan anggota Polri pada lembaga penegakan hukum seperti BNN, BNPT, KPK, memiliki keterkaitan langsung.

Putusan MK Bersifat Prospektif, Jabatan Polri di Luar Institusi Sebelum 13 November Tak Terdampak Hukum

Kekeliruan besar jika ada anggapan yang menyatakan putusan MK dapat membatalkan jabatan yang telah ada sebelumnya.

Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Perpol 10/2025 Bentuk Nyata Cara Polisi Mengakali Konstitusi

Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD: Perpol 10/2025 Langgar Putusan MK dan Konstitusi

Mahfud MD, menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

MK Luncurkan "e-learning", Sarana Belajar Konstitusi bagi Masyarakat

MKLC diluncurkan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersamaan dengan peluncuran platform kecerdasan buatan seputar informasi konstitusi bertajuk MKAI.

MKMK Apresiasi Arsul Sani Tunjukkan Seluruh Dokumen Akademiknya

Anggota MKMK Yuliandri menjelaskan pihaknya menemukan fakta bahwa selama proses pendidikan doktoral, Arsul telah mengajukan penelitian disertasinya.

MKMK Tegaskan Arsul Sani tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral

Sekretaris MKMK Ridwan Mansyur mengatakan bahwa MKMK tidak memiliki kapasitas untuk menilai dan memutus keabsahan dan keaslian ijazah doktoral Arsul Sani.

UU Pemilu Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah Capres-Cawapres Wajib Diverifikasi Keasliannya

Gugatan terhadap UU Pemilu kembali diperiksa MK. Pemohon meminta ijazah capres-cawapres wajib diautentikasi oleh KPU atau ANRI, bukan hanya menyerahkan fotokopi legalisir.

Ada Putusan MK, Pelantikan Irjen Hendro Pandowo di Kemenkum Disorot

Koordinator Jaringan Masyarakat Muda (JMM), Adrian menyebut pelantikan Irjen Hendro sebagai pelanggaran konstitusi.

MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Materi dalam Sepuluh Perkara PUU

Jajaran hakim konstitusi yang dipimpin Ketua Hakim Suhartoyo (tengah) membacakan amar putusan atas sepuluh perkara PUU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

MK Tolak Gugatan soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang meminta rakyat dapat memecat anggota DPR. MK menegaskan mekanisme recall tetap menjadi kewenangan partai politik

MK Tolak Uji Materiil UU TNI, Surat Kuasa tidak Sah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau UU TNI. 

Jimly Dorong Uji KUHAP ke MK, bukan Diselesaikan Lewat Perppu

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu

Ijazahnya Berpolemik, Arsul Sani Didesak Mundur dari Hakim MK

Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi (APMK) menuntut langkah tegas Ketua Mahkamah Konstitusi terkait polemik pengangkatan Arsul Sani sebagai Hakim MK.

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

PENGAMAT politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai rendahnya kualitas legislasi DPR berakar pada belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. 

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia