Profil Adies Kadir Rekam Jejak dan Karier Hakim MK Pilihan DPR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) resmi memiliki nakhoda baru dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adies Kadir, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan parlemen, kini resmi menanggalkan jaket politiknya untuk mengenakan toga hakim konstitusi.

Pelantikannya pada 5 Februari 2026 menandai babak baru dalam perjalanan karier pria kelahiran Balikpapan ini.

Penunjukan Adies Kadir dilakukan untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas. Sebagai hakim yang diusulkan oleh lembaga legislatif, profil Adies Kadir menjadi sorotan publik, terutama terkait transisinya dari politikus aktif menjadi penjaga konstitusi yang dituntut independen.

Latar Belakang Pendidikan dan Gelar Akademik

Satu hal yang menonjol dari profil Adies Kadir adalah latar belakang pendidikannya yang lintas disiplin. Sebelum mendalami ilmu hukum, ia terlebih dahulu menuntaskan studi di bidang teknik.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1993. Namun, kecintaannya pada dunia hukum membawanya kembali ke bangku kuliah. Adies meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Merdeka Surabaya pada 2003, yang kemudian dilanjutkan ke jenjang Magister Hukum di universitas yang sama pada 2007.

Puncak karier akademiknya diraih saat ia menyelesaikan program Doktoral (S3) Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2017. Kombinasi pemahaman teknis dan legalitas ini sering kali ia gunakan dalam pembahasan regulasi yang kompleks selama di DPR.

Perjalanan Karier dari Profesional hingga Pimpinan DPR

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Adies Kadir memiliki rekam jejak panjang di sektor swasta. Ia pernah menjabat sebagai Site Manager hingga Direktur Utama di berbagai perusahaan properti dan konstruksi antara tahun 1992 hingga 2007. Pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinannya sebelum akhirnya mendirikan SMP Law Office sebagai Managing Partner.

Karier politiknya dimulai dari tingkat daerah sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Namanya mulai dikenal secara nasional saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar pada Pemilu 2014. Di Senayan, Adies dikenal sebagai "orang hukum" Golkar, menduduki posisi strategis seperti Wakil Ketua Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pada periode 2024-2029, sebelum dicalonkan sebagai hakim MK, Adies Kadir menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Fakta Kunci Adies Kadir

Lahir: Balikpapan, 17 Oktober 1968
Pendidikan Tertinggi: Doktor Ilmu Hukum (Untag Surabaya)
Jabatan Terakhir: Wakil Ketua DPR RI (2024-2026)
Pelantikan Hakim MK: 5 Februari 2026

Proses Menjadi Hakim Konstitusi 2026

Proses Adies Kadir menuju kursi hakim MK tergolong dinamis. Namanya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 27 Januari 2026. Ia dipilih melalui mekanisme di Komisi III DPR RI untuk mengisi slot hakim dari unsur legislatif.

Setelah disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir di Istana Negara pada 5 Februari 2026. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026, ia resmi memulai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Kursi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh Sari Yuliati.

Tantangan Independensi dan Harapan Publik

Sebagai mantan petinggi partai politik, tantangan terbesar Adies Kadir adalah membuktikan independensinya. Publik menaruh harapan besar agar ia mampu melepaskan kepentingan partisan saat memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Kekayaan Adies Kadir yang tercatat dalam LHKPN terakhir berkisar di angka Mata Uang Rupiah 14 miliar, yang didominasi oleh aset tanah dan bangunan di wilayah Surabaya dan Jakarta. Transparansi harta kekayaan ini menjadi salah satu modal awal dalam menjaga integritas di lembaga yudikatif tertinggi tersebut.