Berita Terbaru hakim MK Hari Ini

Pakar: MKMK tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.

Profil Adies Kadir: Rekam Jejak dan Karier Hakim MK Pilihan DPR

Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.

Adies Kadir Tegaskan Independensi di MK

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Adies Kadir menegaskan komitmennya menjaga independensi dan integritas lembaga usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).

Presiden Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wamenkeu dan Adies Kadir Hakim MK

Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud MD: Pergantian Hakim MK Usulan DPR yang Mendadak Sah Secara Hukum, Dipertanyakan secara Etika

Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.

Prabowo akan Saksikan Pengambilan Sumpah Adies Kadir Jadi Hakim MK

Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara

Adies Kadir Diambil Sumpah jadi Hakim MK, Transisi dari Politikus ke Yudisial

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan Profesor Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Istana Kepresidenan, Jakarta,

Pengambilan Sumpah Adies Kadir Hakim MK 1-2 Hari, Arief Hidayat : Pak Adies Pindah Fungsi

ISTANA telah mengonfirmasi pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 1-2 hari ke depan, Arief Hidayat berharap Adies Kadir menjalankan tugas 

Istana: Pengambilan Sumpah Adies Kadir Hakim MK 1-2 Hari ke Depan

ISTANA  mengonfirmasi waktu pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yakni dalam 1-2 hari ke depan. 

Istana: Pelantikan Adies Kadir Jadi Hakim MK Digelar Besok

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

ICW Nilai Pemilihan Hakim MK Kali Ini Nodai Meritokrasi

Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.

Bahlil Pastikan Adies Kadir Bukan Lagi Pengurus Golkar

Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.

PSHK: Dampak Penunjukan Adies Kadir, Wajah MK Terancam Jadi Alat Politik DPR

Para punggawa MK seharusnya diisi oleh negarawan yang memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman praktik hukum yang mengakar.

Reposisi Menteri Dinilai Jadi Arah Utama Reshuffle Kabinet Jilid 5

Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

DPR Dinilai Berubah Sikap dengan Pilih Adies Kadir sebagai Hakim MK

Maruarar menilai status hukum calon yang pertama memang belum disahkan sebagai hakim konstitusi karena proses administrasi ke Presiden belum dilakukan.

MKMK akan Jaga Independensi di Tengah Kritik Pencalonan Adies Kadir Jadi Hakim MK

KETUA MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan komitmen menjaga independensi Mahkamah Konstitusi di tengah pencalonan politikus Adies Kadir jadi hakim MK

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pengamat Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan

penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan

Manuver DPR Pilih Adies Kadir Dinilai Upaya Lumpuhkan MK

Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.

Inosentius Samsul Dapat Tugas Baru, Adies Kadir Melenggang ke Mahkamah Konstitusi

Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif. 

Penunjukan Adies Kadir Sinyal Politisasi MK dan Agenda Otoritarian

Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.

Lebih dari Bahasa

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia