Penunjukan Mendadak Hakim MK oleh DPR Dinilai Cacat Konstitusi

LANGKAH DPR RI yang secara mendadak mengganti calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari Inosentius Samsul ke Wakil Ketua DPR Adies Kadir menuai kritik tajam. Proses tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi merusak prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas sekaligus Pengajar Hukum Tata Negara, Muhammad Nurul Fajri, menilai DPR salah kaprah dalam memaknai kewenangannya mengajukan hakim konstitusi. Menurutnya, kecenderungan DPR saat ini adalah menempatkan figur yang sekadar menjadi 'wakil kepentingan' lembaga legislatif di MK.

“Sejak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah, DPR jelas menginginkan hakim MK dari usulan DPR itu mewakili kepentingan DPR,” kata Fajri saat dihubungi, Selasa (27/1).

Baca juga : Sarmuji Sebut Adies Kadir Mengundurkan Diri dari Golkar

Fajri menegaskan bahwa Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 seharusnya dimaknai sebagai instrumen pengawasan antarcabang kekuasaan, bukan alat politik.

“Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 itu memberi kewenangan untuk mengajukan hakim MK dalam rangka memperkuat checks and balances dalam sistem presidensial, bukan dimaknai sebagai perwakilan kepentingan,” ujarnya.

Abaikan Transparansi UU MK
Selain persoalan konstitusional, DPR dianggap mengabaikan aturan main yang mereka buat sendiri. Merujuk pada Pasal 20 UU MK, proses rekrutmen hakim konstitusi diwajibkan memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Baca juga : Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Pakar: DPR RI Sedang Mempermainkan Konstitusi

Fajri memandang penetapan Adies Kadir, maupun sebelumnya Inosentius Samsul, dilakukan tanpa mekanisme yang jelas.

“DPR juga tidak mematuhi produk legislasinya sendiri. Pasal 20 UU MK mensyaratkan proses rekrutmen hakim MK harus transparan, akuntabel, dan terbuka,” tegas Fajri.

Ia menambahkan, ketidaksesuaian ini sudah terlihat sejak awal nama Inosentius muncul untuk menggantikan Arief Hidayat. “Sejak awal Inosentius Samsul diplot untuk menggantikan Arief Hidayat itu sudah tidak sesuai dengan Pasal 20 UU MK. Begitu juga dengan Adies Kadir,” imbuhnya.

Secara substansi, Fajri menyimpulkan bahwa penunjukan ini cacat secara prosedur maupun maksud. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus independensi MK sebagai pengawal konstitusi.

“Secara maksud bertentangan dengan Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 dan secara proses bertentangan dengan Pasal 20 UU MK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI secara mengejutkan menetapkan Adies Kadir sebagai calon hakim MK untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas pada Februari 2026. Langkah ini memicu polemik lantaran sebelumnya posisi tersebut dijanjikan kepada Ketua Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul. (Dev/P-2)