Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Masa Berlaku HGU di IKN Dipangkas, DPR: Perlu Regulasi Turunan untuk Kepastian Investasi

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.

Daftar Polisi yang Menduduki Jabatan Sipil dan Bakal Terdampak Putusan MK

MK menegaskan polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mundur atau pensiun. Berikut daftar polisi yang menduduki jabatan sipil

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dinilai Ubah Arah Demokrasi

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.

Pakar Hukum Soroti Tren Putusan MK yang Kian Progresif

Menurutnya, tren itu menggembirakan namun mengingatkan bahwa progresivitas hakim harus dijaga melalui penguatan dukungan internal MK.

Pascaputusan MK, Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Publik Harus Segera Mundur

Meskipun amar putusan MK tidak menyebutkan kewajiban mundur ataupun periode transisi, substansi putusan jelas menegaskan larangan normatif. 

Bahaya! Lembaga Negara Makin Sering Membangkang terhadap Putusan MK

Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.

Putusan MK Soal Polri di Jabatan Sipil Langsung Berlaku, Polisi Menjabat harus Mundur

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil berlaku serta merta sejak diucapkan.

DPR Harap Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Diterpa Isu Ijazah, Arsul Sani Didesak Mundur dari Hakim MK

Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

Polri Hormati Putusan MK soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Polri menyatakan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil

Putusan MK Momentum Mereformasi Polri untuk Kembali ke Khitah

Putusan MK ini menegaskan bahwa Polri harus kembali ke khitahnya sebagai pemegang amanat negara dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, yaitu  mengayomi dan melindungi masyarakat.

Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Kapolri wajib segera menarik seluruh anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan putusan MK anggota kepolisian tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil

MK Kabulkan Gugatan UU Kepolisian, Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Mahkamah menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.

Hari Pahlawan Nasional: MK Berperan Aktif dalam Diplomasi Konstitusi di Uzbekistan

Pada Hari Pahlawan Nasional, Mahkamah Konstitusi RI perkuat posisi di Asia dengan sukses berperan dalam pertemuan bersejarah di Uzbekistan dan AACC.

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi.

Akan Timbul Dampak Hukum-Politik Serius jika DPR Abaikan 30 Persen Perempuan di AKD

DPR RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXI/2024 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengisian alat kelengkapan dewan (AKD).

Segera Terapkan Putusan MK, tidak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

Titi menegaskan bahwa alasan menunda pelaksanaan putusan dengan dalih MK bersifat negatif legislator tidak dapat diterapkan pada kasus ini.

Koalisi Sipil Gugat UU TNI, Minta Ubah Aturan Operasi Militer Selain Perang

Sejumlah pasal dalam UU TNI, terutama terkait OMSP, menyalahi prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dan kepastian hukum.

UU TNI Digugat, Persoalkan Usia Pensiun dan Perluasan Prajurit di Jabatan Sipil

KOALISI masyarakat sipil untuk sektor keamanan mengajukan uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

NasDem Apresiasi Putusan MK Soal 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD DPR

Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif. 

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia