Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Kaji Ulang Sengketa Pilkada Rokan Hilir 2024, KPU Provinsi Riau Bedah Strategi Hukum Pilkada

Kajian ini difokuskan untuk membedah dinamika hukum dan dampak strategis dari sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang telah diputus MK.

MK Minta Pemerintah Segera Publikasi Naskah Resmi UU BUMN Terbaru Sebagai Bentuk Transparansi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa seluruh pasal yang diuji telah diubah dalam UU baru tersebut.

MK Minta UU BUMN Baru Segera Dipublikasikan

Pemerintah wajib untuk mengunggah dokumen suatu undang-undang begitu disahkan oleh Presiden. Hal ini, kata dia, berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.

Sidang JR UU Pers, Iwakum Sebut Perlindungan Hukum Wartawan di Tanah Air Masih Lemah

Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.

Di sidang MK, Pakar Kritik Program MBG: Singkirkan Pemenuhan Hak Pendidikan

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai kritik dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pakar Hukum Sayangkan Putusan MK yang Tolak Batas Minimal Pendidikan Presiden

MK menolak gugatan yang meminta syarat pendidikan minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lulusan SMA. Putusan itu disayangkan

Ratusan UU Digugat, Pakar: Legislasi DPR Buruk dan Dikuasai Oligarki

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

MK Kabulkan 26 Gugatan UU Tahun Ini, Pakar: Cermin Buruknya Legislasi DPR

Herdiansyah Hamzah menilai banyaknya undang-undang yang dibatalkan MK mencerminkan buruknya kualitas legislasi yang diproduksi DPR bersama pemerintah.

UU Tapera Dinyatakan Inkonsitusional, MK Perintahkan Perubahan Regulasi

MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah karena menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan.

Mengawal Konstitusi yang Menjaga Dana Umat ”Aman Syar’i-Regulasi-NKRI”

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

MK Tolak Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal, Lulusan SMA Sederajat Tetap Bisa Jadi Polisi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi 

Gugatan Mahasiswa soal UU TNI Ditolak, Pemohon Nilai Alasan MK Dangkal dan tak Bisa Menangkap Aspirasi

MK dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi publik.

KPPKI Ajukan Amicus Curiae Uji Materi UU Kesehatan ke MK, Nilai Layanan Kesehatan Tidak lagi Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Amicus Curiae diharapkan dapat membantu Mahkamah Konstitusi RI untuk membuat keputusan yang adil, progresif, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi kesehatan.

Pakar Politik Sebut Presiden Harus Patuhi Putusan MK, Segera Perintahkan Wamen Lepas Rangkap Jabatan

Dalam kajian ini, pertimbangan hukum dimaksud ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIl/2019. 

MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Minta Revisi Maksimal 2 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

UU Tipikor Digugat, Pakar Hukum: Media Sosial Bisa Digunakan untuk Hambat Penegakan Hukum

UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.

MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan

MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia