Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ketua Bawaslu RI Pastikan PSU Pasaman Berjalan Lancar

Jika para pihak ada yang melapor, Bawaslu tidak boleh melarang para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pelanggaran Jangan Terulang, Gubernur Banten: PSU Kabupaten Serang Harus Berjalan Baik

Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.

Penyelenggaraan dan Pengawasan yang Baik Kunci PSU tak Digugat ke MK

Pengawas Pilkada 2024 yang dilakukan Bawaslu di daerah juga saharusnya melakukan sosialisasi yang baik guna mencegah politik uang.

Pengamat: Uji Materi UU TNI oleh Prajurit Aktif Memotong Demokrasi

Uji materi di tengah penolakan pembahasan revisi UU TNI justru sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi.

Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

PSU merupakan koreksi atas penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dinilai MK tidak sejalan dengan asas dan prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis

Bawaslu Hormati Gugatan Sengketa Hasil PSU Pilkada ke MK

Bawaslu menghormati gugatan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Pengamat Singgung Kompetensi Penyelenggara karena Hasil PSU Digugat Lagi ke MK

Kompetensi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2024 dipertanyakan menyusul adanya gugatan hasil PSU ke MK

Hasil PSU Digugat Lagi ke MK, Profesionalitas Penyelenggara Kembali Diuji

PROFESIONALITAS penyelenggara pemilu kembali diuji setelah hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu digugat kembali ke MK

Penyelenggara Pemilu Harus Gencar Tingkatkan Sosialisasi PSU di Tengah Libur Lebaran

JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah

Wamendagri Sebut Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Segera Digelar

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut retret kepala daerah gelombang kedua segera digelar setelah Lebaran.

RUU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan

Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.

Jangan Jadikan MK Wastafel Perubahan UU TNI

Pemerintah dan DPR selalu menjadikan MK sebagai wastafel, mencuci kesalahan mereka saat membentuk undang-undang.

Sivitas Akademika UMY Siapkan Tim untuk Gugat UU TNI ke MK

sivitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mempersiapkan tim untuk menggugat atau melakukan judicial review UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Khawatir Dominasi Militer Menguat, Pakar Hukum UMY Sarankan agar Revisi UU TNI Digugat ke MK

Pakar Hukum Tata Negara UMY menyarankan koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Empat Mahasiswi Uji Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan, Minta Kuota 30%

EMPAT mahasiswi FH UII menggugat Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang pengangkatan/pengisian hakim konstitusi karena tidak mengatur kuota perempuan. 

11 Mahasiswa Gugat UU ITE, Minta MK Cabut Aturan Penyebar Kebencian pada Masyarakat Tertentu

SEBELAS mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan penyebaran kebencian kepada masyarakat tertentu dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Pakar Hukum Pidana Soroti Potensi Hukuman Berlebihan dalam Gugatan PT Timah ke MK

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, memberikan tanggapannya terkait gugatan PT Timah Tbk ke MK.

UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi Digugat ke MK, Pakar Hukum: Kontraproduktif

UPAYA PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif

Ini Respon PDIP soal Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK

KETUA DPP PDIP Said Abdullah mengaku menghormati seluruh warga negara yang mengambil langkah hukum dengan ajukan gugatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol). 

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia