Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU menyebut BPN mengada-ada dengan menyebut mahkamah kalkulator dan menggiring opini publik bahwa MK akan bertindak tidak adil
Situng hanya alat bantu berbasis teknologi, sementara penetapan berdasarkan penghitungan manual berjenjang yang tidak dipermasalahkan BPN
Ma'ruf Amin tidak perlu mundur dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah, lantaran kedua bank tersebut tidak termasuk dalam BUMN
Putusan MK tidak didasari pada propaganda yang dikemukakan baik dalam media cetak, elektronik, media sosial, pidato-pidato dan ceramah yang berkembang di tengah masyarakat.
Petugas keamanan siap bertindak tegas bila ada massa yang menggelar aksi di kawasan Gedung MK.
"Terdapat belasan ribu toko Alfamart di Indonesia sehingga bagaimana MK memanggil saksi? Pasti tidak terungkap."
Seluruh permohonan ditanggapi itu. Supaya didengar dan dipertimbangakan majelis dengan seadil-adilnya
Cara berpikir politik Faldo dinilai jernih dan lugas sertta ada keruntutan logika
KPU menyatakan keberatan terhadap perbaikan permohonan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
KPU mengacu pada aturan dalam Pasal 36 PMK Nomor 4 Tahun 2018, alat bukti merupakan surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli yang diucapkan, dikirimkan diterima disimpan secara elektronik
Permohonan bertanggal 10 Juni, pemohon telah mengubah posita dan petitum permohonan, sehingga hal tersebut tidak bisa diterima karena telah berubah jauh dari permohonan awal.
Hashim mencontohkan pihaknya akan menjawab seperti tudingan adanya data pemilih siluman, lalu soal Situng dan tudingan adanya daftar hadir pemilih (C7) yang sengaja dihilangkan oleh KPU.
Yusril merinci pihaknya telah menyiapkan jawaban atas dua permohonan kubu Prabowo-Sandi yang teregistrasi pada 24 Mei dan 10 Juni 2019.
Bambang mengatakan pihaknya akan mencermati setiap keterangan dan alat bukti yang berkembang di ruang persidangan.
Polisi dan TNI meminta masyarakat untuk saling menghormati karena ada aktivitas lain selain sidang sengketa
Sidang diagendakan mendengarkan jawaban dan pengesahan alat bukti dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang disampaikan tim kuasa hukum BPN.
Tudingan penggelembungan 22 juta suara seharusnya diverifi kasi bersama oleh pihak 02, 01, KPU, dan Bawaslu.
Salah satu gugatan yang dialamatkan kepada ke KPU ialah adanya tudingan penggelembungan suara sebanyak 22 juta dari data pemilih siluman untuk menguntungkan paslon 01.
Harus ada pokok permohonan yang menyangkut selisih suara. Ternyata tidak ada, apa yang dibuktikan? Malah yang diangkat di luar kewenangan MK
Hal tersebut terjadi lantaran berada di bawah ancaman dan tekanan dari pihak lain.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved