Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan membacakan jawaban atas perbaikan gugatan yang sudah diajukan kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hari ini, Selasa (18/6). merupakan sidang lanjutan persidangan sengketa Persilisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
"Yang jelas 12 juni lebih dari 6.000 dokumen alat bukti berupa dokumen surat. Sekarang jawaban kita 300 halaman," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan jawaban untuk menjawab dalil dari pemohon.
Baca juga: Yusril Sudah Siapkan Jawaban Atas Permohonan Kubu Prabowo-Sandi
Hashim mencontohkan pihaknya akan menjawab seperti tudingan adanya data pemilih siluman, lalu soal Situng dan tudingan adanya daftar hadir pemilih (C7) yang sengaja dihilangkan oleh KPU.
"Kalau yang dituduhkan soal DPT, ya kita jawab soal DPT. Daftar hadir berpengaruh terhadap suara apa nggak, makanya kalau enggak relevan ngapain ditanggapi. Yang relevan-relevan saja," ujar Hasyim.
Lebih lanjut, ia menambahkan, "KPU optimis sejak awal. Ada enggak ada perbuhaan gugatan, KPU optimis hadapi gugatan." (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved