Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD akhirnya dapat mengenakan kemeja putih yang telah disiapkannya lima tahun lalu untuk mendaftar ke Kantor KPU RI.
Kala itu, jelang penetapan cawapres pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019, nama Mahfud sudau menguat dan mengerucut. Hal itu diakui Mahfud di hadapan para pendukung dirinya dan calon presiden Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, sesaat sebelum berangkat menuju Kantor KPU RI untuk mendaftar sebagai pasangan calon.
"Saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU," kata Mahfud, Kamis (19/10).
Baca juga : Sah! KPU Tetapkan Nomor Urut Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Muhaimin Nomor 1
Ia mengaku, kemeja putih lengan panjang yang dikenakannya saat ini batal dipakai pada Pemilu 2019 lalu. Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
"Ada pesan Tuhan di baju ini, ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar," pungkas Mahfud.
Adapun Ganjar dalam sambutannya mengatakan bahwa pendaftaran ke KPU hari ini bukan tentang dirinya maupun tentang Mahfud, tapi cerita tentang nasib bangsa dan rakyat. (Z-4)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved