Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024. Di sisi lain pendukung Prabowo Subianto solid mendukung capresnya untuk 2024, dan tidak beralih ke Ganjar
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan elektabilitas Prabowo sebagai capres 2024 melesat di pemilih basis Jokowi dan melesat di basisnya 2019. Menurutnya, salah satu kontribusi terbesar suara Prabowo mengalami kenaikan adalah adanya peningkatan dari jumlah dukungan pemilih Jokowi-Ma’ruf di 2019 silam.
“Salah satu kontribusi terbesar suara Prabowo mengalami peningkatan hingga kemudian melampaui Ganjar adalah kami melihat adanya peningkatan jumlah dukungan di basis pemilih Jokowi-Ma’ruf di 2019 lalu pada Prabowo,” kata Bawono.
Baca juga : Presiden Diminta Cuti atau Mundur jika Masih Memihak
Bawono menyebut ada tren para pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu yang kini memilih Prabowo. Menurutnya, hal itu terjadi karena Prabowo diasosiasikan sebagai capres yang mendapat restu oleh Presiden Jokowi. Awalnya elektabilitas Prabowo pada April 2023 silam masih ada di angka 24 persen. Namun, menginjak bulan Juni 2023, pada basis pemilih Jokowi-Ma’ruf di 2019 saat ini lebih cenderung mendukung Prabowo.
“Kalau di bulan April lalu di hasil survei Indikator sebelumnya, basis pemilih Jokowi-Ma’ruf di 2019 yang memilih Prabowo itu masih di angka 24 persen. Nah, di survei Juni ini kita menemukan kenaikan basis Jokowi-Ma’ruf di 2019 itu yang mendukung Prabowo sudah di angka 28,5 persen hampir 30 persen,” ungkap Bawono.
Bawono menilai kenaikan elektabilitas Prabowo itu karena berhasil menarik dukungan dari basis pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Ia menambahkan di dalam hasil survei Indikator tersebut menunjukkan dukungan basis Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo meningkat dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.
Baca juga : Duet Prabowo-Erick Dianggap Paling Tepat Lanjutkan Program Jokowi
“Salah satu sebab dari lonjakan tingkat elektabilitas itu tidak dapat dimungkiri dikarenakan Prabowo Subianto perlahan-lahan semakin mampu menarik dukungan dari pemilih Joko Widodo di Pemilu lalu,” terangnya.
Dari hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023 tersebut, elektabilitas Prabowo kian menunjukkan penguatan yang signifikan. Bila dirunut ke belakang, dari bulan Februari 2023, Prabowo hanya mendapat dukungan sebesar 13,9 persen.
Kemudian melesat menjadi 24,7 persen pada April 2023 dan semakin kuat pada bulan Juni 2023 dengan total dukungan mencapai 28,5 persen.
Baca juga : Baliho Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama' Berpotensi untuk Adu Domba
Melihat adanya tren peningkatan elektabilitas Prabowo, Bawono menyimpulkan hal itu karena ada peran besar Presiden Jokowi yang kerap mengajak Prabowo dalam kegiatan atau kunjungan kerjanya. Menurutnya, hal itu menimbulkan pandangan di kalangan pendukung Jokowi bahwa Prabowo yang paling direstui oleh Presiden Jokowi.
“Di berbagai kesempatan kegiatan kenegaraan Presiden hampir selalu mengajak Prabowo untuk turun ke lapangan melihat implementasi dari kebijakan-kebijakan telah diambil oleh pemerintah,” ungkap Bawono.
“Sehingga di mata pemilih Presiden Joko Widodo di dalam dua pemilu terdahulu Prabowo diasosiasikan sebagai bakal calon Presiden paling direstui oleh Presiden,” pungkasnya. (Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved