Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut pemasangan baliho di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang memampang foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo dengan tulisan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya' merupakan bagian dari propaganda. Menurutnya, baliho itu dipasang untuk mengadu domba para tokoh politik.
"Bisa saja bahwa baliho itu bertujuan untuk mengadu domba antara PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (1/6).
Menurutnya, tujuan dari pemasangan baliho tersebut adalah untuk menjadikan kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi panas dan kacau. Sebab sampai saat ini, tidak diketahui siapa pihak yang memasang baliho itu.
Baca juga: Gerindra Tidak Tahu Siapa Pemasang Baliho Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama'
Oleh karenanya, Ujang meminta masyarakat dan elite, baik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, untuk tidak terpancing atau terprovokasi dengan adanya baliho tersebut. "Kita sebagai warga negara harus menjaga kondusivitas," tandasnya.
Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pemasang baliho di Jalan Kramat Raya tersebut. Kendati demikian, pihaknya menilai kemunculan baliho Prabowo-Jokowi itu bukan sesuatu yang aneh.
Baca juga: Reklame Prabowo-Jokowi Nampang di Jalan Kramat, Pertanda Apa?
Terlebih, kedua tokoh merupakan menteri dan presiden. Prabowo saat ini menjadi anak buah Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Baliho Jokowi-Prabowo
Seperti diketahui beberapa hari ini masyarakat dihebohkan dengan kemunculan sebuah baliho besar menampilkan foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo. Tidak ada lambang partai apapun dalam foto tersebut terlepas dari fakta bahwa keduanya adalah tokoh partai politik.
Di dalam foto di baliho itu, tampak kedua figur publik itu tersenyum dan ada kalimat bertuliskan 'Menang Bersama Untuk Indonesia'. Reklame itu berlokasi di Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat yang mengarah ke Atrium Senen. Lokasinya sangat strategis karena berada di titik persimpangan Jl Kramat Raya dan Jl Raden Saleh.
Boya, 60, warga setempat yang sehari-hari bekerja di kawasan tersebut mengaku tidak ingat kapan reklame bergambar Prabowo-Jokowi itu dipasang.
"Tapi kayaknya sudah lama sih. Berapa bulan gitu," ungkap pria yang berprofesi sebagai juru parkir di sebuah rumah makan itu, ditemui Rabu (31/5).
Namun, jika masih terpasang di lokasi tersebut, ia menduga reklame itu resmi dan memiliki izin.
"Karena lokasi ini agak ketat. Kalau tidak ada izin cepat dicopotnya. Bendera-bendera parpol gitu di tengah pagar saja langsung dicopot," kata Boya.
(Z-9)
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved