Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut pemasangan baliho di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang memampang foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo dengan tulisan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya' merupakan bagian dari propaganda. Menurutnya, baliho itu dipasang untuk mengadu domba para tokoh politik.
"Bisa saja bahwa baliho itu bertujuan untuk mengadu domba antara PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (1/6).
Menurutnya, tujuan dari pemasangan baliho tersebut adalah untuk menjadikan kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi panas dan kacau. Sebab sampai saat ini, tidak diketahui siapa pihak yang memasang baliho itu.
Baca juga: Gerindra Tidak Tahu Siapa Pemasang Baliho Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama'
Oleh karenanya, Ujang meminta masyarakat dan elite, baik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, untuk tidak terpancing atau terprovokasi dengan adanya baliho tersebut. "Kita sebagai warga negara harus menjaga kondusivitas," tandasnya.
Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pemasang baliho di Jalan Kramat Raya tersebut. Kendati demikian, pihaknya menilai kemunculan baliho Prabowo-Jokowi itu bukan sesuatu yang aneh.
Baca juga: Reklame Prabowo-Jokowi Nampang di Jalan Kramat, Pertanda Apa?
Terlebih, kedua tokoh merupakan menteri dan presiden. Prabowo saat ini menjadi anak buah Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Baliho Jokowi-Prabowo
Seperti diketahui beberapa hari ini masyarakat dihebohkan dengan kemunculan sebuah baliho besar menampilkan foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo. Tidak ada lambang partai apapun dalam foto tersebut terlepas dari fakta bahwa keduanya adalah tokoh partai politik.
Di dalam foto di baliho itu, tampak kedua figur publik itu tersenyum dan ada kalimat bertuliskan 'Menang Bersama Untuk Indonesia'. Reklame itu berlokasi di Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat yang mengarah ke Atrium Senen. Lokasinya sangat strategis karena berada di titik persimpangan Jl Kramat Raya dan Jl Raden Saleh.
Boya, 60, warga setempat yang sehari-hari bekerja di kawasan tersebut mengaku tidak ingat kapan reklame bergambar Prabowo-Jokowi itu dipasang.
"Tapi kayaknya sudah lama sih. Berapa bulan gitu," ungkap pria yang berprofesi sebagai juru parkir di sebuah rumah makan itu, ditemui Rabu (31/5).
Namun, jika masih terpasang di lokasi tersebut, ia menduga reklame itu resmi dan memiliki izin.
"Karena lokasi ini agak ketat. Kalau tidak ada izin cepat dicopotnya. Bendera-bendera parpol gitu di tengah pagar saja langsung dicopot," kata Boya.
(Z-9)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved