Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya sudah siap menangkis gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Salah satu gugatan yang dialamatkan kepada ke KPU ialah adanya tudingan penggelembungan suara sebanyak 22 juta dari data pemilih siluman untuk menguntungkan paslon 01.
Ke-22 juta data pemilih siluman itu berasal dari 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) invalid plus tudingan 5,7 juta data pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bertambah pada saat hari H pemungutan suara.
Baca juga : Kubu 02 Dinilai Cuma Gempita di Luar, Sepi Bukti di Persidangan
"Kita lihat tuduhan soal 17,5 juta pemilih katanya siluman. Pertanyaannya, pernah enggak kita verifikasi di lapangan? Sejauh yang kami ketahui kita (sudah) verifikasi bersama-sama baik dari BPN 02, TKN 01, Bawaslu juga ada. Nah itu yang akan kami jawab di persidangan dan petitum pemohon akan kita tangkis ya," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (17/6).
Selain itu, BPN dalam pembacaan gugatanya pada sidang perdana MK lalu (14/6), menyebut ada 2.984 tempat pemungutan suara 'siluman'. Namun, menurut Hasyim, KPU akan membuktikan bahwa tudingan tersebut absurd.
"Ada tuduhan manipulasi suara, data siluman, KPU dalam jawaban bisa juga bertanya dalam permohonan ada enggak sih manipulasi suara itu. Ditingkat apa? Apakah tingkat TPS? kecamatan atau provinsi? Kalau memang enggak ada (ditemukan kecurangan), KPU menyatakan permohonan (BPN) absurd, tidak jelas," terang Hasyim.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan membacakan jawaban gugatan BPN yang berkaitan dengan KPU. Pasalnya, dalam 15 perbaikan permohonan 02, banyak ditujukan kepada pihak paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Tentu saja yang dijawab KPU yang relevan dengan KPU saja. Misalnya, tuduhan ada keterlibatan TNI, polri, lalu ada pengerahan aparat ASN (dalam gugatan BPN), ini kan diluar otoritas nya KPU. Kalau tudingan itu berarti kemungkinan dijawab pihak terkait (Tim Kampanye Nasional) 01," tandas Hasyim. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved