Kubu 02 Dinilai Cuma Gempita di Luar, Sepi Bukti di Persidangan

Penulis: Fathurrozak Pada: Senin, 17 Jun 2019, 20:59 WIB Politik dan Hukum
Kubu 02 Dinilai Cuma Gempita di Luar, Sepi Bukti di Persidangan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri)

TUDINGAN kubu Prabowo-Sandi atau kubu 02 bahwa telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) pada Pilpres 2019 yang diajukan pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai sulit dibuktikan.

Menurut anggota kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin,  Wayan Sudiarta, MK mengadili selisih suara yang harus dijadikan pokok gugatan. Dan itu, kata dia, tercantum dalam PMK pasal 8 ayat 4 tahun 2018. "Harus ada pokok permohonan yang menyangkut selisih suara. Ternyata tidak ada, apa yang dibuktikan? Malah yang diangkat di luar kewenangan MK," ungkapnya, Senin, (17/6).

Lebih lanjut, Wayan menyebutkan, tim hukum kubu 02 bakal mustahil untuk menghadirkan bukti dalam persidangan selanjutnya. Dengan selisih sebesar 17 juta suara, menurut Wayan, mustahil membuktikannya. Menurut dia, permohonan yang berkaitan dengan sengketa pilpres, tidak bisa dibandingkan dengan sengketa yang terjadi di kabupaten, karena melingkupi wilayah yang sangat luas. Wayan tidak ingin mendahului putusan hakim, namun ia memiliki dasar argumen mengenai kemustahilan yang bisa dihadirkan kuasa hukum 02 di persidangan.

"Pertama, kuasa hukum pemohon dalam persidangan memberikan pernyataan tidak bersedia menanggung beban pembuktian sendiri. Kedua, posita ( bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan) terlalu panjang lebar, bagaimana membuktikan posita yang terlalu luas itu?"

"Indikasi pertama, karena kuasa pemohonnya sudah mengelak menjalankan kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam suatu pernyataan di persidangan. Azas fundamentalnya, bebannya permohonan harus ke pemohon. Secara tidak langsung dia sendiri sudah tidak mampu, mereka sudah menyatakan ketidak mampuan," imbuh Wayan.

Dari jumlah tujuh petitum menjadi 15, bahkan kata Wayan, yang disebut lampiran sampai saat ini jadi 146. "Padahal teori menyatakan makin ringkas gugatan makin mudah untuk membuktikan dan akan makin sulit dicari celahnya. Ini malah dibuat panjang lebar, tidak ringkas padat, supaya tidak dicari celahnya dengan mudah oleh pihak lawan. Di luar gegap gempita, di dalam (persidangan) sepi bukti," jelas Wayan.

Selain dua indikator itu yang menjadi dasar kemustahilan bukti permohonan 02, Wayan juga menyebutkan, indikasi ketiga yang membuat mustahil gugatan dikabulkan karena pemohon tidak mengangkat selisih suara yang didasarkan pada PMK. (A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More