Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Hukum Prabowo-Sandi berdalih alat bukti belum bisa dihadirkan karena ada ketidakmampuan mesin fotokopi
Bambang kerap menjawab pertanyaan hakim yang ditujukan kepada saksi 02
Yusril melanjutkan, setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus mampu menjelaskan fakta berdasarkan pengalamannya di lapangan.
BPN belum bisa menghadirkan bukti soal dokumen DPT Invalid yang mempengaruhi perolehan suara
Keberatan tersebut disampaikan Tobas saat memberikan tanggapan atas kesaksian Agus Makmum di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sidang sengketa pilpres 2019.
"Tim kami yang mengurus itu saat ini sedang mengurus dokumen lain."
Penjelasan Agus tidak langsung menjawab substansi pertanyaan majelis.
Dalam sidang tersebut, saksi fakta Prabowo-Sandi itu mengungkap kesaksian tentang temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar berkode khusus mencapai 17,5 juta dalam Pilpres 2019.
Massa yang pada sidang sebelumnya selalu mendatangi kawasan Jalan Medan Merdeka Barat tidak terlihat hingga pukul 11.30 WIB.
Jalan Medan Merdeka Barat yang pada dua sidang sebelumnya ditutup, kini terpantau ramai lancar.
Majelis hakim MK meminta Bambang memperbaiki sebagian berkas yang diajukan. MK menemukan beberapa berkas tidak tersusun sesuai dengan hukum beracara di MK.
Agus Maksum mengaku mendapat ancaman pada April lalu.
Sidang ketiga PHPU Pilpres 2019 diagendakan mendengarkan keterangan saksi Pemohon.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan pihak pemohon diminta membawa maksimal 15 saksi dan dua ahli di persidangan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini.
KETUA tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberi perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan pemohon.
MK akan mengklarifi kasi ke saksi dan ahli kubu pemohon terkait ancaman.
MK meminta kubu Prabowo-Sandi memaksimalkan kualitas keterangan saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya.
Pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan pada sidang berikutnya.
,Jika dilihat dari UU MK dan UU Pemilu, dan PMK, yurisdiksi material MK lebih kepada perselisihan hasil Pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved