Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan bukti 17,5 juta data yang diklaim bermasalah oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bukti itu penting untuk menilai pernyataan kubu Prabowo.
"Ini bukti sudah diverifikasi, bukti P1-P155 tentang DPT tidak wajar. Tapi saya cari nggak ada. Ini supaya bisa dikonfrontasi," kata Hakim Enny dalam sidang, Rabu (19/6).
Namun, kubu Prabowo tidak bisa memberikan bukti yang dimaksud hakim.
"Tim kami yang mengurus itu saat ini sedang mengurus dokumen lain," kilah salah satu tim kuasa hukum 02.
Baca juga: Berbelit-Belit, Saksi 02 Ditegur Hakim MK
Hakim Anggota Aswanto menyebut akan lebih baik bila bukti yang dimaksud bisa ditampilkan dan dikroscek.
Namun, karena orang yang bertanggung jawab sedang mengurus dokumen lain, hakim bakal menunggu hingga sidang dimulai usai istirahat.
Sebelumnya, hakim MK memberikan waktu bagi kubu 02 hingga pukul 12.00 WIB untuk menyerahkan bukti-bukti yang belum diserahkan. Saat ini, sidang diskors untuk istirahat. Sidang bakal berlangsung lagi pukul 14.00 WIB. (Medcom/OL-2)
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Amnesty International Indonesia mendesak agar ke depan mekanisme pemilihan hakim MK benar-benar menjamin integritas, independensi, serta kapasitas calon hakim.
I Dewa Gede Palguna yang merupakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons kekhawatiran pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK.
DOSEN Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah menilai pencalonan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi hakim MK dapat menimbulkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi
penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved