Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini. Adapun agenda dalam sidang ketiga tersebut yakni mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon.
"Sidang selanjutnya besok Rabu 19 Juni 2019 pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan dari pemohon kalau ada," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di akhir sidang kemarin.
Anwar menjelaskan semua pihak dibatasi mengajukan saksi sebanyak 15 orang dan ahli 2 orang. Semua saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan disertakan dengan identitas.
"Penyerahan daftar saksi dan ahli untuk pemohon besok pagi sebelum sidang dimulai pukul 09.00 WIB," ujarnya.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan pihaknya mengajukan penambahan saksi dan ahli. Mereka meminta saksi diperbolehkan sebanyak 30 orang dan ahli 5 orang.
"Jumlahnya (saksi) tidak banyak, tapi dua kali lipat, sekitar 30-an. Ah-linya tidak banyak hanya sekitar 5. Mohon pertimbangan Mahkamah," kata Bambang.
Namun, permohonan penambah-an saksi dan ahli tersebut ditolak Majelis Hakim MK. Anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra mengatakan berdasarkan aturan jumlah saksi yang dapat dihadirkan hanya 15 orang dan ahli 2 orang. "Jumlah 15 fixed Pak Bambang, yang menentukan yang besok akan kami ambil sumpahnya," tutur Saldi.
MK juga tidak mau ambil pusing untuk menyeleksi siapa saja saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum. Sebelumnya, BW juga meminta kepada hakim MK untuk menyeleksi dari 30 saksi yang pantas untuk dihadirkan pada persidangan lanjutan besok hari.
"Soal menentukan mana (saksi) itu wilayah pihak (tim kuasa hukum). Jangan tambah beban mahkamah terkait hal-hal seperti ini," tandas Saldi.
Hakim MK lainnya Suhartoyo mengatakan pihaknya tidak mau banyak dihadirkan saksi dalam persidangan jika kualitasnya tidak bagus. Sesuai aturan, tiap pihak dibatasi hanya boleh menghadirkan 15 orang dan 2 saksi ahli.
"Kalau tidak membatasi kami juga akan berhadapan situasi tidak bisa memeriksa secara optimal. Mahkamah ingin menggali kualitas kesaksian daripada kuantitas saksi," ucap Suhartoyo. (Ins/P-2)
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved