Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengaku pihaknya telah menyiapkan saksi dan ahli dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (20/6) mendatang.
Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan pada sidang berikutnya.
"Kita tidak terlalu khawatir. Kami sudah siap. Siapa yang mendalilkan, dia (BPN) yang harus buktikan. Hanya saja nanti, Mahkamah yang menilai apakah itu signifikan atau tidak antara materi yang diajukan dengan keterangannya," ujar Ali di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Baca juga : MK Tolak Penambahan Saksi yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Diketahui, terhadap masing-masing pihak baik dari pemohon yakni BPN 02 dan termohon (KPU) diperbolehkan menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, untuk saksi yang dihadirkan KPU menyesuaikan dengan pengajuan saksi yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurutnya, jika BPN mengajukan ahli IT yang paham mengenai Situng, maka KPU juga akan menghadirkan ahli IT.
Namun, untuk tuduhan soal kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Ali menilai BPN sulit untuk membuktikanya.
"Misalnya, MK melihat yang soal dalil TSM. Namun, dalil (BPN) yang seperti diajukan sekarang kan sporadis, spontan, kasuistis. Itu kan tidak menunjukkan TSM. Tentu mahkamah akan menolak (mendatangkan banyak saksi). Buang-buang energi," terang Ali. (OL-7)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved