Selasa 18 Juni 2019, 21:00 WIB

MK Tolak Penambahan Saksi yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Rahmatul Fajri/Putra Ananda | Politik dan Hukum
MK Tolak Penambahan Saksi yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi

antara
Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019

 

SIDANG Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), besok. Adapun agenda sidang yang akan dimulai pukul 09.00 WIB itu adalah  mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman menjelaskan, semua pihak dibatasi mengajukan saksi sebanyak 15 orang dan dua orang ahli. Semua saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan disertakan dengan identitas.

"Penyerahan daftar saksi dan ahli untuk pemohon besok pagi sebelum sidang dimulai pukul 09.00 WIB," ujarnya, Selasa (18/6).

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto berniat mengajukan penambahan saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang besok. BW mengajukan penambahan saksi sebanyak 30 orang dan ahli 5 orang. "Jumlahnya (saksi) tidak banyak, tapi dua kali lipat, sekitar 30 an. Ahlinya tidak banyak hanya sekitar 5. Mohon pertimbangan Mahkamah," kata Bambang.

Namun, permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim MK. Anggota Majelis Hakim MK, Saldi Isra mengatakan berdasarkan aturan jumlah saksi yang dapat dihadirkan hanya 15 orang dan ahli 2 orang.

"Jumlah 15 fix Pak Bambang, yang menentukan yang besok akan kami ambil sumpahnya," tutur Saldi.

Hakim MK lainnya Suhartoyo menjelaskan, dalam menangani sengketa pilpres, MK memandang fakta-fakta dalam bentuk dokumen dan surat menyurat lebih diutamakan ketimbang fakta yang disampaikan oleh saksi.

Karena bukan menjadi skala prioritas, MK memutuskan setiap pihak hanya boleh membawa 15 orang saksi ditambah dengan 2 orang ahli. Suhartoyo menjelaskan setiap keterangan saksi akan diperiksa satu demi satu.

"Mahkamah beranggapan ingin menggali kualitasnya (saksi) daripada kuantitas. Atas perkembangan itu mahkamah meminta pengertiannya dari pihak pemohon," tutur Suhartoyo.

Batas waktu penyelesaian sengketa pilpres yang hanya 14 hari kerja, kata dia, juga menjadi salah satu pertimbangan mahkamah menerapkan pembatasan jumlah saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Pasalnya, MK masih perlu memeriksa keterangan-keterangan dari para pihak yang berbentuk dokumen.

"Dokumen pembuktian menumpuk di ruang kerja hakim dan kami pelajari semua dokemunnya. Bahkan Sabtu Minggu pun ada di kantor untuk mempelajari bukti-bukti dokumen itu semua," jelas Suhartoyo. (A-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More