Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pengujian UU Harus Dibedakan Dengan Kasus Konkret

PENGUJIAN undang-undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dibedakan dengan kasus konkret lainnya seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu maupun sengketa hasil pilkada.

Ada PPKM Darurat MK Tunda Seluruh Persidangan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menunda seluruh persidangan yang sudah terjadwal hingga 20 Juli 2021. Demikian disampaikan dalam siaran pers resmi MKRI, Senin (5/7).

MK Putuskan PPNS Perikanan Berwenang Usut Kasus TPPU

Menurut Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, kewenangan itu bisa membongkar modus illegal fishing yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. 

PPATK: Putusan MK Dukungan Nyata Berantas TPPU

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.

MK Putuskan Pilkada Yalimo Diulang

MAHKAMAH Kontitusi mendiskualifikasi Cabup Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi karena tidak memenuhi syarat sebagai paslon Pilkada 2020.

Ini Kronologi Pembakaran Beberapa Gedung Pemerintahan di Papua

Massa pendukung nomor urut 01 tidak puas dengan hasil putusan MK yang menyatakan pasangan jagoan mereka didiskualifikasi dari Pilkada Kabupaten Yalimo.

MK Tolak Uji Materi UU Ciptaker yang Diajukan KSBSI

Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ketua umum dari organisasi KSBSI yakni Prof. Mochtar Pakpahan meninggal dunia setelah mengajukan permohonan a quo.

Besok, MK Bacakan Ketetapan Pengujian UU Cipta Kerja

Merespons kondisi terkini perkembangan pandemi Covid-19, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kembali menunda jadwal persidangan yang semula diagendakan Senin (28/6) dan Rabu (30/6).

Kasus Covid-19 Naik, Mahkamah Konstitusi Tunda Jadwal Sidang

Mahkamah Konstitusi akan kembali bersidang, Senin (28/6). Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan hal itu diberlakukan merespons perkembangan kasus Covid-19.

Revisi Otonomi Khusus Harus Libatkan Masyarakat Papua

Peneliti LIPI Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil kompromi Papua dan Jakarta.

MK Tunda Sidang Uji Formil UU MK

DPR dan pemerintah belum siap memberikan keterangan.

MK Diminta Segera Putuskan Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo

MAHKAMAH Konstitusi (MK) didesak segera memutuskan sidang sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo, Papua. Sebab, sudah dua tahun belum diputuskan dan pada 16 Juni pemerintahan di Yalimo berakhir. 

MK Perintahkan Labuhanbatu Kembali PSU di 2 TPS

Mahkamah memerintahkan KPU Labuhanbatu menggelar PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS) yakni TPS 007 dan 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu.

Pemungutan Suara Ulang di Yalimo Dituding Ada Kecurangan

PSU dilaksanakan pada 5 Mei 2021 di Distrik Welarek dengan 61 kampung dan 76 TPS. Kemudian pada 7-9 Mei 2021 KPU Kabupaten Yalimo menggelar rekapitulasi tingkat distrik dan ditutup dengan pleno.

Yusril: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Tidak Logis

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula.

MK Perkuat SP3 KPK, Kasus yang Mangkrak 2 Tahun Sejak SPDP Terbit

Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada tersangka.

BirinMu Nilai Tim H2D Pakai Survei Siluman SMRC Jadi Alat Bukti MK

"Saya lebih percaya pernyataan terbuka Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas yang tegas mengatakan SMRC tak pernah survei tentang Kalsel tahun 2019 atau 2020,"

Antisipasi Sengketa Pilkada Jilid II, KPUD Diminta Lebih Cermat

KPU daerah juga dapat menyiapkan anggaran untuk advokat sebagai kuasa hukum. Apabila ada permohonan sengketa hasil pilkada pascapelaksanaan PSU.

KPK akan Sesuaikan Mekanisme Mengikuti Putusan MK

KPK akan melaksanakan putusan MK dan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud. 

Dewas akan Pantau Perkembangan KPK Usai Putusan MK

Tumpak mengatakan pihaknya tidak akan meminta KPK mengurus izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan lagi mulai saat ini. Dewas tidak bisa membangkang dari putusan MK.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia