Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil kompromi Papua dan Jakarta.
Dengan demikian Otsus bukan hanya persoalan dana Otsus tetapi inti Otsus Papua yakni rekognisi terhadap masyarakat adat Papua dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
"Inilah catatan pentingnya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian ketika melakukan revisi Otsus ini," ucapnya.
Selain itu dalam melakukan revisi terhadap UU Otsus harus melalui evaluasi menyeluruh implementasi UU Otsus. Sehingga nantinya hasil evaluasi yang menyeluruh tersebut akan terlihat mana yang belum terimplementasi atau belum optimal dalam pelaksanaannya.
"Apa yang menghambat dari implementasinya, dari situ baru kita tahu apakah memang perlu revisi atau bahkan rekonstruksi dari Otsus itu. Ini harus melibatkan semua elemen di Papua," tegasnya.
Rosita yang dihubungi, Minggu (20/6) menekankan evaluasi harus melibatkan elemen Papua sebanyak-banyaknya. Dengan demikian yang menjadi keinginan dan kebutuhan Papua berasal dari aspirasi masyarakat asli Papua.
"Ini untuk tetap menjaga legitimasi Otsus Papua di tengah penolakan Otsus dr bbrp kelompok di Papua," tukasnya. (SruOL-09).
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved