Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua, kecuali melibatkan juga MRPB (Papua Barat).
"Permintaan MRP untuk hadir dalam HUT RI di IKN, dan lebih kepada keinginan MRP secara kelembagaan. Pertemuan mereka dengan Presiden tidak akan mengurangi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Papua," kata Adriana, dihubungi Rabu (12/6/2024).
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Papua. Permintaan itu disampaikan Hadi saat memberikan pengarahan terkait kesiapan pengamanan tahapan pilkada serentak wilayah Papua di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (30/5/2024).
Baca juga : Revisi Otonomi Khusus Harus Libatkan Masyarakat Papua
“Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail,” tutur Menko Polhukam Hadi, dikutip dari keterangan tertulis.
Pada Rabu pagi, (12/6/2024), Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden supaya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nanti, yaitu untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, mereka meminta agar diisi oleh orang asli di Papua.
Alasannya, disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak bahwa saat ini pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan Papua otonomi khusus melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Baca juga : MRP Usul ke Jokowi agar Peserta Pilkada Papua Diisi Orang Asli Bumi Cendrawasih
Sehingga dengan otonomi khusus, penyaluran anggaran langsung ke kabupaten kota, tidak seperti aturan otonomi khusus sebelumnya yang melalui provinsi.
"Sehingga kami minta agar bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli di Papua. Harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan," kata Agustinus, usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
MRP juga meminta penguatan kewenangan khusus atau meningkatkan peran mereka untuk betul-betul mengawasi otonomi khusus yang sedang berlangsung.
Baca juga : Temui Bamsoet, MRP Papua Minta Jabatan Kepala Daerah di Papua Harus Putra Daerah
"Sehingga jangan kepala-kepala daerah menggunakan anggaran Otsus ini hanya seenak mereka dan tidak menyentuh masyarakat kecil," kata Agustinus.
Kewenangannya berupa dari sisi pengawasannya, agar supaya mengawasi jalannya dana otsus. Sehingga orang tidak memanfaatkan sembarangan.
"Artinya (supaya) pemerintah daerah itu tidak memanfaatkan anggaran semena-mena tetapi mereka harus melaksanakan Otsus sesuai amanat undang-undangnya," kata Agustinus.
Baca juga : PYCH Binaan BIN Bantu Warga Desa di Tanah Papua
Terkait bentuknya berupa badan atau apapun, MRP menyerahkannya kepada pemerintah pusat.
"Itu tergantung pemerintah pusat seperti kewenangannya diberikan itu sesuai dengan aturan. Nanti akan pemerintah keluarkan. Nah, itu akan kami ikuti. Yang penting kami sudah sampaikan minta kewenangan MRP untuk mengawasi jalannya Otsus," kata Agustinus.
(Z-9)
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
STATUS baru Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai kepala suku besar orang Papua terus menuai kontroversi. Pihak-pihak yang telah mengukuhkannya dipertanyakan legalitasnya.
RAKYAT Papua Bersatu yang terdiri dari berbagai elemen di Papua melakukan Deklarasi Bersama untuk menolak pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Terkait masih adanya pihak yang memprotes keterpilihan anggota MRP yang ada, lanjut Boy, tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pelantikan.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved