Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah memberikan kejelasan mengenai rencana pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028.
Berdasarkan surat yang dikeluarkan Sekretariat MRP Provinsi Papua pada Jumat (20/10) kemarin, pelantikan direncanakan akan dilaksanakan antara 30 dan 31 Oktober 2023.
"Artinya sudah ada kejelasan pelantikan, itu kami apresiasi Bapak Presiden dan Bapak Mendagri. Karena memang MRP ini vakum sudah terlalu lama, sementara lembaga ini sangat penting terutama dalam kaitan dengan perjuangan orang asli Papua sebagaimana amanat Undang-Undang Otsus (Otonomi Khusus)," ungkap Boy kepada wartawan, Sabtu (21/10).
Baca juga: DP3A Kota Sorong Gelar Nikah Massal 62 Pasang
Menurut dia, MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024. Boy melanjutkan, MRP memiliki tugas khusus bagaimana hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) bisa diakomodasi dengan baik. Bukan hanya itu, dalam rangka pengamanan untuk Pemilu damai di Papua, MRP memiliki peran amat strategis.
"Jadi ini bisa menjadi awal yang baik untuk MRP bisa segera bekerja, membangun komunikasi dengan para pihak untuk menyukseskan Pemilu 2024," tukas Boy.
Dia meyakini baik Presiden maupun Mendagri berharap penuh agar keberadaan MRP mampu membawa perbaikan bagi pemenuhaan hak-hak OAP.
"Kami ikut mendorong agar keberadaan MRP di Provinsi Papua bisa maksimal membela rakyat, membela kepentingan orang-orang asli Papua," pungkas Boy. (RO/I-1)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved