Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sorong, menggelar nikah massal yang diikuti 62 pasang asal Papua, di GKI Marantha dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), Sabtu (21/10).
Acara nikah massal itu bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agama dan negara serta sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong.
Selain itu, nikah massal itu bertujuan mengurangi jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan membantu membentuk rumah tangga baru yang sesuai dengan kaidah dan norma agama. Juga, membantu masyarakat agar memiliki status hukum.
Baca juga: Pemkot Sorong Gelar Rembuk Stunting, Cari Solusi Terbaik
"Sumber dana kegiatan dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong dan dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023," jelas Plt Kepala DP3A Kota Sorong Yulinda Mosso dalam laporannya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Mosso memberi apresiasi kepada DP3A Kota Sorong atas pelaksanaan nikah massal tersebut.
Menurutnya, kegiatan tersebut akan memberikan pengakuan secara sah oleh agama dan negara melalui pencatatan sipil.
Baca juga: Sambut HUT ke-78 RI, Kemendagri Bagikan 10 Juta Bendera di Kota Sorong
"Tentunya juga, untuk mendapatkan legalitas pernikahan dan mewujudkan hak kependudukan, terutama bagi anak serta kebutuhan keluarga dalam administrasi pelayanan. Apa yang telah dilakukan hari ini merupakan suatu perwujudan masyarakat, dalam mendukung data kependudukan di Kota Sorong," kata Pj Wali Kota.
Septinus melanjutkan, program nikah massal menjadi program untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
Melalui program tersebut, masyarakat berhak mendapat pemenuhan kebutuhan secara administratif, dan terfasilitasi melangsungkan pernikahan.
"Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunaikan sebagian dari kewajiban pemerintah, untuk memastikan warganya mendapat pengakuan," jelas Pj Wali Kota.
Di sisi lain, banyak keluarga yang secara ekonomi belum beruntung akibat kesulitan dari aspek finansial dan waktu. Hal ini mengakibatkan administrasi kependudukannya menjadi rumit.
Oleh karena itu, inisiatif DP3A Kota Sorong telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sebagai masyarakat.
Usai itu, Pj. Wali Kota Sorong bersama istri dan Plt Kepala Dinas DP3A Kota Sorong, secara bergantian menyerahkan akta pernikahan kepada empat perwakilan pasangan nikah massal, yang telah dinikahkan secara agama dan negara. (Z-1)
Usai penyerahan, dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sorong mengatakan bahwa para pejabat yang telah menerima SK Plt. agar langsung menunjukan kinerja bersama staf di dinas masing-masing.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
SUKU Moi merupakan suku asli Tanah Papua yang tinggal di wilayah pesisir Papua Barat Daya.
"Gerakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik."
Program ini tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan listrik.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Seluruh persyaratan administratif dan regulasi yang mendukung pembangunan pasar harus tuntas tahun ini.
Transportasi gratis berupa tiga buah longboat bagi para guru dan juga para pegawai yang bertugas di pulau Doom, pulau Soop dan pulau Ram.
Wali Kota Sorong mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah ini dapat membantu Pasokan Masyarakat, serta melaksanakan aksi Pengendalian Inflasi.
Pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved