Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Golkar Tuding Ada Pengusaha Hitam Serang Bahlil

KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakan Bahlil. Ia menuding pengusaha tersebut bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik, salah satunya soal tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” kata Sarmuji, melalui keterangannya, Minggu (8/6).

Sarmuji mengungkapkan serangan terhadap Bahlil salah satunya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang ditutup sementara karena adanya kerusakan lingkungan. Ia mengatakan izin tambang tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya.

Baca juga : Pejabat Negara Dinilai Berpotensi Lindungi Aktivitas Tambang di Raja Ampat

“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” lanjutnya.

Sarmuji mengungkapkan kebijakan yang diambil Bahlil dinilai berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji.

Baca juga : Bahlil Pergi lewat Pintu Belakang saat Ditunggu di Bandara Sorong, Massa: Ini Penipuan!

Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan menguntungkan kepentingan korporasi. Hal itu, ucap dia, dikeluhkan pengusaha kecil.

“Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Sarmuji menyebut Bahlil  memperkenalkan kebijakan yang lebih populis yakni melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar. 

Bahlil, kata ia, juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM. Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan ikut menyerang Bahlil. 

“Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” klaimnya. (H-4)