Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhamad Sarmuji memastikan Adies Kadir akan tetap menjadi Wakil Ketua DPR RI setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memutuskan mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.
Sarmuji mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan MKD . Ia menilai putusan itu akan turut disambut baik oleh masyarakat di daerah pemilihan Adies Kadir.
"Kita siap menindaklanjuti, secara aturan kita siap menindaklanjuti putusan MKD. Ini juga mungkin akan disambut gembira oleh konstituen Pak Adies karena sepertinya putusan MKD itu menjawab juga keinginan konstituen Pak Adies untuk Pak Adies diaktifkan kembali," ungkap Sarmuji melalui keterangannya, Jumat (7/11).
Sekjen DPP Golkar itu menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MKD DPR tersebut. "Jadi kita dengan demikian, ya, MKD sudah memutuskan, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan," katanya.
Sarmuji mengatakan dengan putusan MKD, Adies Kadir otomatis akan aktif lagi sebagai Wakil Ketua DPR.
"Beliau kemarin nonaktif sebagai pimpinan karena nonaktif sebagai anggota. Saya belum baca utuh putusan MKD, tapi logikanya begitu (tetap Wakil Ketua DPR)," ujar Sarmuji.
Sarmuji juga menanggapi soal catatan MKD DPR terhadap Adies agar bertindak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik terkait data atau informasi bersifat teknis. Menurut Sarmuji, kekeliruan Adies dapat dimaklumi.
"Ya memang kadang-kadang, kalau di-doorstop oleh wartawan, kan kita lagi mikirkan apa, tiba-tiba wartawan menyodorkan pertanyaan yang di luar pikiran kita, jadi kadang-kadang ya ada kemungkinan siapa pun itu terjadi slip of the tongue. Jadi putusan MKD saya dengar itu sudah mempertimbangkan hal yang demikian," ujarnya.
Sebelumnya, memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menyatakan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik terkait pernyataannya seputar dana reses yang menimbulkan kontroversi di ruang publik.
"Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Adang, saat membacakan putusan, Rabu (5/11).
Dalam pertimbangannya, MKD menilai Adies memberikan pernyataan terkait gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat. Namun, Adies telah meralat pernyataannya. MKD berpendapat Adies tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapapun.
MKD mengingatkan Adies untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. MKD meminta Adies menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat ketika ditanyakan seputar urusan teknis.
"Karena itu nama baik teradu satu Adies Kadir harus dipulihkan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI," ungkap MKD.(Ant/P-1)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Adies Kadir menyampaikan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.
Penetapan ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting, terutama dalam memperkuat fungsi evaluasi, koordinasi, dan konsolidasi internal fraksi
Bahlil mengatakan, dirinya sudah terbiasa menerima hinaan sejak kecil dan tidak mempermasalahkan jika menjadi sasaran kritik atau ejekan.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Adies mengaku Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga belum mengetahui secara pasti perihal berapa kursi menteri yang didapat oleh partai berlogo pohon beringin tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved